Cari berita
  • facebook
  • twitter
  • instagram
  • youtube
Bisnis.com

Konten Premium

Epaper Bisnis Indonesia tokotbisnis Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

PUTUSAN MK: KPK Siap Patuh Apabila Ada Hak Angket Lagi

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo berjanji akan memenuhi panggilan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) apabila parlemen kembali menggelar hak angket terhadap lembaga antirasuah tersebut.
Samdysara Saragih
Samdysara Saragih - Bisnis.com 12 Februari 2018  |  15:39 WIB
PUTUSAN MK: KPK Siap Patuh Apabila Ada Hak Angket Lagi
Ketua KPK Agus Rahardjo memasuki mobil usai rapat terbatas tentang rencana pembentukan Detasemen Khusus tindak pidana korupsi (Densus tipikor) oleh mabes Polri di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (24/10). - ANTARA/Rosa Panggabean
Bagikan

Kabar24.com, JAKARTA — Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo berjanji akan memenuhi panggilan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) apabila parlemen kembali menggelar hak angket terhadap lembaga antirasuah tersebut.

“Kami menghormati putusan Mahkamah Konstitusi. Tentu kalau dipanggil akan datang,” katanya usai Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPR dengan KPK di Jakarta, Senin (12/2/2018).

Di hadapan pimpinan KPK, Anggota Komisi III DPR Arteria Dahlan kembali ‘memamerkan’ kemenangan DPR terhadap KPK dalam gugatan pengujian norma hak angket di MK.

Menurut Arteria, putusan MK telah mengakhiri perdebatan mengenai kewenangan parlemen menyelidiki KPK.

Dengan putusan itu, dia berharap KPK kelak bersedia menghadiri panggilan forum panitia pansus hak angket. “Putusan MK harusnya dihormati. Tak mungkin lagi KPK mangkir,” katanya.

Kendati demikian, Arteria tetap menegaskan status KPK sebagai lembaga independen tidak diusik. KPK diberi kewenangan penuh di bidang penegakan hukum pemberantasan korupsi.

“Terbukti, DPR juga tidak pernah mengintervensi KPK,” kata Arteria.

Pekan lalu, MK mengeluarkan Putusan No. 36/PUU-XV/2017 terkait pengujian norma hak angket sebagaimana tercantum dalam Pasal 79 ayat (3) UU No. 17/2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Dalam putusannya, MK menyatakan KPK termasuk rumpun kekuasaan eksekutif sehingga menjadi obyek hak angket DPR.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

KPK dpr Hak Angket KPK
Editor : Stefanus Arief Setiaji
Bagikan

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Lainnya

Berita Terkini

back to top To top