Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mengklaim terus berupaya menjalankan komitmen penegakan hak asasi manusia sesuai dengan amanah konstitusi.
Wakil Menteri Luar Negeri Abdurrahman Mohammad Fachir mengatakan bahwa tantangan setiap negara menegakkan hak asasi manusia (HAM) berbeda. Indonesia, menurutnya, memiliki komitmen menegakkan HAM karena, merupakan amanah konstitusi.
“Kita memiliki tantangan tersendiri terutama terkait sejarah masa lalu. Dan karena itu, ada berbagai model [penyelesaian], tidak lebih dari itu [yang dibicarakan]” katanya di Kantor Presiden, Selasa (6/2/2018).
Dalam pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan Komisioner Tinggi HAM PBB (KTHAM) Zeid Ra’ad Al Husein, disinggung juga partisipasi Indonesia dalam membantu menyelesaikan persoalan HAM internasional, seperti krisis Rohingya.
Fachir menambahkan Zeid mengharapkan Indonesia dapat meningkatkan kerja sama regional untuk turut serta membantu menyelesaikan kasus-kasus HAM. Pasalnya, selama ini Indonesia memiliki rekam jejak yang baik terkait, untuk aktif ikut menyelesaikan perkara hak asasi manusia.
“Dia juga berkali-kali bicara tentang pengungsi di Bangladesh, karena ada kekhawatiran yang lebih besar, jika tidak ditangani secara serius. Dan dia punya harapan besar kalau Indonesia bisa berperan,” ujarnya.
Baca Juga
Terkait dengan pembahasan hukuman mati, Fachir mengaku tidak masuk dalam topik tersebut.
“Secara umum dia mengatakan bahwa ada berbagai macam model dan tantangan masing-masing. Hanya sampai disitu.”
