Bisnis.com,JAKARTA—Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Daerah turut berpartisipasi dalam forum perlemen Asia Pasifik di Hanoi, Viietnam yang membahas perihal perubahan iklim.
Para anggota perwakilan yang turut berpartisipasi dalam pertemuan pada 17-22/Januari 2018 itu meliputi Dailami Firdaus, bersama Ketua DPD RI Oesman Sapta, dan Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono dan Wakil Ketua DPR RI Fachry Hamzah
“Perubahan iklim merupakan tantangan yang besar dan nyata, apalagi Indonesia merupakan negara kepulauan, jadi pulau-pulau juga terancam tenggelam,” kata Dailami Firdaus, Sabtu (20/1/2018).
Indonesia, lanjutnya, telah meratifikasi Kontribusi Komitmen Nasional atau Nationally Determined Contribution (NDC) yaitu kesiapan secara sukarela untuk menurunkan emisi rumah kaca hingga 29% pada 2030, atau 41% dengan dukungan dunia internasional.
“Tetapi isu yang krusial adalah bagaimana membiayai perubahan iklim ini,” lanjutnya.
Perubahan iklim memerlukan perubahan kebijakan, namun dalam tataran praktis, memerlukan penyesuain anggaran yang sesuai dengan usaha-usaha mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.
“Perubahan iklim perlu dibicarakan oleh negara maju dan berkembang, karena negara maju memiliki kemajuan teknologi yang diperlukan di perubahan iklim," paparnya.
Namun, Senator Dailami mengingatkan bahwa anggaran harus ditujukan untuk memperkuat edukasi maupun tujuan-tujuan lainnya dari kebijakan perubahan iklim agar, manfaatnya dapat dirasakan semua pihak. Dia berkeinginan agar kota-kota dan provinsi-provinsi di Asia Pasific dapat bekerjasama untuk memberikan penyadaran perubahan iklim, demi masa depan anak cucu kita.
"Kami juga menyerukan agar para anggota parlemen Asia Pasifik dapat memperkuat kerjasama lebih baik, yaitu penguatan mekanisme regional, edukasi masyarakat dan pembiayaan perubahan iklim," terangnya.
Indonesja, lanjutnya, perlu melakukan edukasi agar masyarakat tidak membuka lahan dengan membakar hutan, atau mengganti kebun-kebun karet di lahan-lahan gambut penghasil karbon kepada perkebunan kelapa sawit.
Selain itu, perlu juga memperkuat kerjasama antarkota dan antarprovinsi di seluruh negara negara anggota APPF untuk memperkuat kampanye penyadaran dan aksi bersama pada tataran akar rumput yaitu warga negara yang memberikan kita semua mandat untuk membuat aturan, memerintah dan melakukan pengawasan.
