Bisnis.com, PADANG—Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padang menargetkan sebanyak 10.380 rumah warga akan didata dalam proses pencocokan dan penelitian (coklit) secara serentak pada 20 Januari guna memastikan daftar pemilih.
Ketua Divisi Program dan Data KPU Padang Yusrin Trinanda mengatakan akan melakukan coklit serentak terhadap 10.380 rumah di daerah itu. Hal itu sekaligus diikuti lima komisioner KPU Padang, 55 anggota PPK, 312 anggota PPS, dan 1.704 PPDP di daerah itu.
“Sesuai data yang diterima KPU dan Kemendagri, jumlah daftar penduduk potensial pemilih pemilu (DP4) Kota Padang sebanyak 634.197 pemilih,” katanya, Kamis (18/1/2018).
Dari jumlah DP4 sebanyak itu pemilih laki-laki sebanyak 314.497 orang dan perempuang 319.700 pemilih.
Kemudian jumlah pemilih pemula sebanyak 40.963 orang, yaitu laki-laki 21.087 pemilih dan perempuan 19.876 pemilih. Sedangkan yang berumur di bawang 17 tahun namun sudah menikah hanya dua pemilih.
Dalam prosesnya, kata Yusrin, coklit dilakukan dengan cara berkunjung ke rumah-rumah warga secara door to door pada 20 Januari mendatang.
Baca Juga
Dia meminta PPDP melaksanakan tugasnya dengan melakukan coklit secara benar, sehingga data yang dimilik valid. Selama ini, imbuhnya, petugas PPDP hanya bekerja di belakang meja dan tidak betul-betul datang ke rumah warga.
“Karena itu, kami mengimbau seluruh petugas PPDP di Kota Padang bekerja sungguh-sungguh mendatangi rumah warga dan melakukan prosedur dengan benar,” katanya.
Adapun pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kota Padang tahun ini diikuti dua pasang calon. Petahana Wali Kota Mahyeldi dan Wakil Wali Kota Padang Emzalmi akan berhadap-hadapan sebagai calon gubernur.
Mahyeldi maju berpasangan dengan Hendri Septa dan diusung Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Sedangkan Emzalmi maju berpasangan dengan Desri Ayunda dengan diusung tujuh partai yaitu Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Demokrat, PDI Perjuangan, Partai NasDem, PPP, dan PKB.
Lalu tiga partai sebagai pendukung yaitu Partai Hanura, Partai Perindo, dan PBB.
