Bisnis.com, JAKARTA — Partai Golkar ingin Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket DPR RI terhadap KPK segera menarik kesimpulan atas kinerjanya selama ini.
Seperti diketahui, kinerja Pansus tersebut saat ini menggantung karena KPK enggan memenuhi panggilan salah satu alat kelengkapan DPR RI tersebut untuk dimintai klarifikasi.
“Sebagai pengurus partai sebagai Ketua Harian DPP Partai Golkar saya akan menyampaikan pandangan saya bahwa sudah waktunya hak angket ini diakhiri. Artinya harus segera mengambil kesimpulan. Artinya tidak perlu lagi berlama-lama. Agar tidak menciptakan kebingungan terhadap rakyat Indonesia,” kata Ketua Harian DPP Partai Golkar Nurdin Halid, Jumat (22/12/2017).
Menurutnya, DPP Partai Golkar akan membahas terkait hal itu pada rapat pleno yang rencananya akan dilaksanakan minggu pertama pada Januari 2018.
Ditanyai apakah fraksi Partai Golkar di DPR RI akan menarik diri dari keanggotaan Pansus yang diduga ingin melemahkan KPK tersebut, menurutnya, saat ini bukan waktunya menarik diri. Tapi, memutuskan akhir dari Pansus tersebut.
Dia mengatakan, apapun nanti keputusan dalam rapat pleno terkait Pansus, fraksi Partai Golkar di DPR RI harus taat dan patuh.
Baca Juga
“Kalau ada kebijakan ketua umum dan disampaikan dalam rapat pleno dan disetujui DPP Partai Golkar, itu fraksi kepanjangan tangan DPP. Wajib hukumnya dilaksanakan oleh fraksi. Fraksi tidak boleh menolak apa kebijakan partai. Fraksi harus taat dan patuh terhadap kebijakan partai yang sudah menjadi tugas-tugas fraksi di DPR,” ujarnya.
