Cari berita
  • facebook
  • twitter
  • instagram
  • youtube
Bisnis.com

Konten Premium

Epaper Bisnis Indonesia tokotbisnis Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Terkait Pansus Hak Angket KPK, Golkar Ingin Secepatnya Tarik Kesimpulan

Partai Golkar ingin Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket DPR RI terhadap KPK segera menarik kesimpulan atas kinerjanya selama ini
Lingga Sukatma Wiangga
Lingga Sukatma Wiangga - Bisnis.com 22 Desember 2017  |  15:49 WIB
Terkait Pansus Hak Angket KPK, Golkar Ingin Secepatnya Tarik Kesimpulan
Wakil Ketua Pansus Hak Angket KPK Masinton Pasaribu (kiri) dan Teuku Taufiqulhadi (kanan) memberikan keterangan pers jelang 60 hari kerja Pansus Hak Angket KPK di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/9). Pansus Hak Angket KPK berencana menemui Presiden Joko Widodo untuk menyampaikan temuan-temuan angket jelang berakhirnya masa kerja Pansus selama 60 hari sebelum dibawa ke Rapat Paripurna pada 28 September 2017. ANTARA FOTO - Hafidz Mubarak A
Bagikan

Bisnis.com, JAKARTA — Partai Golkar ingin Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket DPR RI terhadap KPK segera menarik kesimpulan atas kinerjanya selama ini.

Seperti diketahui, kinerja Pansus tersebut saat ini menggantung karena KPK enggan memenuhi panggilan salah satu alat kelengkapan DPR RI tersebut untuk dimintai klarifikasi.

“Sebagai pengurus partai sebagai Ketua Harian DPP Partai Golkar saya akan menyampaikan pandangan saya bahwa sudah waktunya hak angket ini diakhiri. Artinya harus segera mengambil kesimpulan. Artinya tidak perlu lagi berlama-lama. Agar tidak menciptakan kebingungan terhadap rakyat Indonesia,” kata Ketua Harian DPP Partai Golkar Nurdin Halid, Jumat (22/12/2017).

Menurutnya, DPP Partai Golkar akan membahas terkait hal itu pada rapat pleno yang rencananya akan dilaksanakan minggu pertama pada Januari 2018.

Ditanyai apakah fraksi Partai Golkar di DPR RI akan menarik diri dari keanggotaan Pansus yang diduga ingin melemahkan KPK tersebut, menurutnya, saat ini bukan waktunya menarik diri. Tapi, memutuskan akhir dari Pansus tersebut.

Dia mengatakan, apapun nanti keputusan dalam rapat pleno terkait Pansus, fraksi Partai Golkar di DPR RI harus taat dan patuh.

“Kalau ada kebijakan ketua umum dan disampaikan dalam rapat pleno dan disetujui DPP Partai Golkar, itu fraksi kepanjangan tangan DPP. Wajib hukumnya dilaksanakan oleh fraksi. Fraksi tidak boleh menolak apa kebijakan partai. Fraksi harus taat dan patuh terhadap kebijakan partai yang sudah menjadi tugas-tugas fraksi di DPR,” ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Hak Angket KPK
Editor : Martin Sihombing
Bagikan

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Lainnya

Berita Terkini

back to top To top