Kabar24.com, JAKARTA - Politisi Fadli Zon menilai jika panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) ikut berpolitik maka urusan kenegaraan akan terhambat.
Fadli Zon, yang juga Wakil Ketua DPR, mengatakan panglima TNI harus menjalankan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) sesuai dengan undang-undang (UU) dan peraturan yang berlaku.
"Jika alat negara berpolitik maka negara akan kacau," kata Fadli dalam diskusi bertajuk Panglima di Era Politik, Sabtu (9/12/2017).
Menurut Fadli Zon hanya panglima TNI berstatus purnawirawan yang diperbolehkan ikut berpolitik. Hal ini untuk menciptakan iklim berpolitik yang kondusif dan sesuai dengan perundangan.
Menurut catatan Bisnis, dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 disebutkan bahwa TNI adalah alat negara di bidang pertahanan. Sesuai UU tersebut tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sesuai Pancasila dan UU Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.
Fadli Zon mengatakan panglima TNI saat ini memiliki tantangan yang besar, yakni menjaga poros maritim seperti mengantisipasi konflik yang akan terjadi di Laut China Selatan, serta menindak gerakan separatis di beberapa wilayah. Selain itu, penguatan di tubuh internal perlu dilakukan seperti menentukan anggaran yang sesuai dengan pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista).
Baca Juga
"Alutsista Angkatan Darat (AD) sudah kuat, kini harus fokus ke pengadaan di sektor maritim dan udara," ujarnya.
Fadli Zon menambahkan panglima TNI yang baru, yakni Hadi Tjahjanto agar lebih fokus memperkuat sektor maritim dan udara dibandingkanmengurus dunia politik.
"Pak Hadi nanti jangan ikut berpolitik, jika Pak Gatot kan pensiun maka sah-sah saja," imbuhnya.
Hadi Tjahjanto kini telah resmi menjabat sebagai Panglima TNI menggantikan Gatot Nurmantyo. Acara sertijab ini dilaksanakan di Markas Besar TNI di Cilangkap, Jakarta Timur, pada Sabtu pagi (9/12/2017).
Selain itu, Fadli tidak membantah rumor jika Hadi Tjahjanto diangkat karena kedekatan dengan Presiden Joko Widodo.
"Dekat dengan Presiden sah-sah saja, yang penting adalah bagaimana cara membuktikan diri [pantas menjadi Panglima TNI]," katanya.
