Buka Kongres GMNI, Presiden Tegaskan Keberanian Ambil Keputusan

Presiden Joko Widodo menghadiri Pembukaan Kongres Trisakti Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia atau GMNI XX, di Graha Gubernuran Sulut, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, Rabu (15/11/2017).
Puput Ady Sukarno | 15 November 2017 19:24 WIB
Presiden Jokowi. - Antara

Bisnis.com, MANADO – Presiden Joko Widodo menghadiri Pembukaan Kongres Trisakti Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia atau GMNI XX, di Graha Gubernuran Sulut, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, Rabu (15/11/2017).

Presiden berpesan dan menekankan kepada peserta kongres akan pentingnya memiliki keberanian dalam mengambil sebuah keputusan, seperti dalam setiap pengambilan kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah.

Sejumlah kebijakan itu antara lain dicontohkan seperti dalam hal penetapan Hari Lahir Pancasila setiap 1 Juni, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No.2/2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), hingga negosiasi dengan PT Freeport Indonesia.

Kepala Negara menguraikan, seperti saat memutuskan untuk menerbitkan Perppu No.2/2017 tentang Ormas, Presiden menyampaikan kepada menteri-menteri terkait saat menyiapkan Perppu, bahwa dirinyalah yang akan bertanggungjawab.

"Setiap memutuskan, saya yang bertanggungjawab. Ini adalah hak kewenangan yang diberikan kepada saya untuk membuat Perppu,” tegasnya. Menurutnya, jika Perppu tersebut tidak dikeluarkan maka anti Pancasila akan terus ada dan eksistensi bangsa Indonesia di masa mendatang akan dipertaruhkan.

Hal lainnya, seperti penetapan 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila melalui Keputusan Presiden No.24/2016 tentang Hari Lahir Pancasila. "Saat itu banyak yang ragu. Ini nanti jadi polemik, jadi ramai. Saya sampaikan, ini sejarah yang harus kita putuskan. Jangan ragu,” tuturnya.

Menurutnya dasar pemikiran Presiden menjadikan 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila adalah karena memang Pancasila merupakan hal yang sangat mendasar bagi bangsa Indonesia. "Pancasila sebagai ideologi negara. Jangan ragu. Tapi setelah diputuskan ya _enggak_ ada apa-apa,” ujar Presiden.

Keputusan lainnya yang diambil oleh Presiden Jokowi adalah terkait divestasi 51% saham pemerintah terhadap PT Freeport Indonesia. Pasalnya selama puluhan tahun, Indonesia hanya diberi 9% dan hanya diam saja.

”Saya enggak tahu diamnya karena apa. Apakah takut? Apakah karena diberi sesuatu? karena memang saya enggak ngerti," ucapnya.

Lantas, dirinya pun mengambil keputusan dengan memberikan tugas kepada tiga menterinya, yakni Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri ESDM Ignasius Jonan, dan Menteri BUMN Rini Soemarno, untuk melakukan perundingan.

Walaupun hingga kini sudah berlangsung selama tiga tahun, negosiasi masih terus dipertahankan. “Nego terus, minta 51%, jangan mundur. Saya yakin kita dapat [51%]. Kalau kita ragu-ragu terus, ya dimainin terus,” tegasnya.

Lebih lanjut, Presiden juga menyatakan pentingnya ketegasan dalam menjaga sumber daya alam laut Indonesia. Apalagi selama ini ribuan kapal negara asing banyak yang mengambil hasil laut Indonesia dengan bebas tanpa peringatan yang berimbas sumber daya laut semakin berkurang dan nelayan pun kehilangan mata pencaharian.

“Ini kita ngerti, apa memang kita enggak ngerti. Ngerti tapi diam, apa memang tidak ngerti. Tapi masa 7.000 kapal lalu lalang diam saja,” tuturnya.

Lantas, keberanian menindak kapal laut yang mengambil ikan di perairan Indonesia tersebut baru dilakukan saat posisi Menteri Kelautan dan Perikanan dijabat oleh Susi Pudjiastuti dengan mengeluarkan kebijakan menenggelamkan kapal-kapal pencuri ikan tersebut.

Ketegasan itu diambil lantaran dalam setiap dekade, nelayan semakin berkuang sampai separuh, dari 1,6 juta menjadi 800.000, karena berkurangnya ikan yang ditangkap, sehingga banyak yang alih profesi.

"Hal-hal seperti ini yang tidak pernah kita perhatikan. Siapa yang harus melindung sumber daya alam laut kita? Ya harus kita sendiri, bukan minta-minta ke negara lain untuk melindungi sumber daya alam laut kita, tidak akan," ungkapnya.

Pada kesempatan itu, Presiden juga berbicara mengenai pentingnya masalah infrastruktur. Pasalnya selain dapat mengurangi ketimpangan di Tanah Air, tetapi juga untuk berkompetisi dengan negara lain. "Infrastruktur di seluruh Indonesia adalah mutlak diperlukan kalau kita ingin bersaing dengan negara-negara lain," ujarnya.

Dirinya mengakui hal itu tidaklah mudah. "Memang mungkin ada yang sakit, ada yang merasakan pahit, tapi lihatlah kalau barang-barang ini selesai, rampung, baik yang namanya pelabuhan, tol, airport, di kabupaten-kabupaten kecil, pembangkit listrik itu selesai, ini sangat fundamental untuk sebuah pergerakan ekonomi, menguatkan, meneguhkan kita dalam bersaing di era persaingan ini," tegasnya.

Kemudian, terakhir yang tak kalah pentingnya menurutnya adalah masalah pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Presiden telah menyatakan komitmennya untuk melakukan pembangunan sumber daya manusia secara besar-besaran melalui sejumlah inovasi di bidang pendidikan kejuruan.

"Kita ini sudah terlalu lama monoton, tidak merubah, tidak berubah, padahal dunia sudah berubah sangat cepat sekali. Kalau pembangunan sumber daya manusia ini tidak kita kerjakan, benar kita akan ditinggal. Kita akan kalah dengan negara-negara kecil di sekitar kita," tuturnya.

Meski demikian, Presiden tetap yakin bahwa Indonesia akan bisa bersaing dengan negara lain dengan kekuatan persatuan dan potensi sumber daya yang dimiliki.

Turut mendampingi Presiden dalam acara tersebut, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, dan Ketua Presidium GMNI Chrisman Damanik, serta Gubernur Jawa Timur Soekarwo.

Gubernur Sulut Olly Dondokambey dalam sambutannya mengatakan bahwa kongres tersebut sengaja dilaksanakan di Graha Gubernuran dan bukan di hotel, karena menginginkan kader GMNI untuk dekat dengan pemerintahan.

Apalagi, kata dia, kongres ini merupakan yang pertama kali dilaksanakan di daerah ini (Manado). “Dan sangat diapresiasi karena langsung dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo,” kata Olly.

Ketua Presidium GMNI, Chrisman Damanik mengatakan bahwa kongres Trisakti GMNI ke-20 ini melibatkan 167 perwakilan dari seluruh daerah di Indonesia.

Pihaknya berharap kongres tetap dapat menjaga persatuan dalam menghadapi persoalan bangsa dari seluruh ancaman dan tantangan ke depan.

“Kami apresiasi kepada pemerintah yang telah mengembalikan kedaulatan rakyat. Juga terima kasih kepada Presiden yang telah menetapkan Hari Pancasila sebagai Hari Nasional,” ujarnya.

Tag : jokowi, ormas
Editor : Pamuji Tri Nastiti

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top