Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Setya Novanto Diminta Mundur, Lepaskan Kursi Ketua Umum Golkar

Desakan agar Setya Novanto legowo mundur sebagai ketua umum DPP Golkar kembali bergema setelah politisi yang kini jadi tersangka kasus e-KTP itu kembali mangkir dari panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi.
Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto menyampaikan pengarahan saat penyerahan rekomendasi kepada Ridwan Kamil dan Daniel Muttaqien sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Jawa Barat di Kantor DPP Partai Golkar, Kamis (9/11)./ANTARA-Sigid Kurniawan
Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto menyampaikan pengarahan saat penyerahan rekomendasi kepada Ridwan Kamil dan Daniel Muttaqien sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Jawa Barat di Kantor DPP Partai Golkar, Kamis (9/11)./ANTARA-Sigid Kurniawan

Kabar24.com, JAKARTA—Desakan agar Setya Novanto legowo mundur sebagai ketua umum DPP Golkar kembali bergema setelah politisi yang kini jadi tersangka kasus e-KTP itu kembali mangkir dari panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi.

"Pak Novanto harus berjiwa ksatria dengan legowo dan mudur karena kasus E-KTP ini adalah akibat dari perbuatan individu bukan institusi,” ujar Aktivis Generasi Muda Partai Golkar, Syamsu Rijal, Selasa (14/11/2017).

Dia berdalih mundurnya Novanto sangat diperlukan demi menyelamatkan partai. Syamsu Rijal juga mengusulkan agar Partai Golkar menggelar pra-Musyawarah Nasional (Munas) pada bulan Desember 2017.

“Jika Pak Novanto belum menyatakan mundur, maka rakyat akan menganggap Partai Golkar sebagai partai politik yang korup," ujarnya.

Menurutnya, meski korupsi e-KTP adalah perbuatan individu, bukan institusi Partai Golkar, kasus tersebut telah menyandera sekaligus akan membunuh kelangsungan Partai Golkar.

"Jika tidak segera dilaksanakan pra-Munas pada Desember 2017 dan kemudian Munas pada Februari 2018, maka Partai Golkar akan makin terpuruk. Ini untuk mewujudkan cita-cita agar Partai Golkar bisa menang dalam Pileg dan Pilpres 2019," ujarnya.

Dia kembali mengingatkan bahwa persaingan dalam Pileg dan Pilpres akan semakin ketat. Terlebih lagi beberapa parpol baru memiliki kader orang-orang yang pernah menjadi kader Partai Golkar.

 


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Editor : Saeno
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper