Cari berita
  • facebook
  • twitter
  • instagram
  • youtube
Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

YPLK Bali Minta Pemerintah Jamin Data Konsumen Kartu Prabayar

Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Bali meminta pemerintah menjamin bahwa data pribadi milik konsumen tidak disalahgunakan baik untuk kepentingan komersial, dan komersial tanpa seizin konsumen sebagai pemilik data pribadi
Feri Kristianto
Feri Kristianto - Bisnis.com 05 November 2017  |  17:08 WIB
YPLK Bali Minta Pemerintah Jamin Data Konsumen Kartu Prabayar
Ilustrasi

Kabar24.com, DENPASAR—Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Bali meminta pemerintah menjamin bahwa data pribadi milik konsumen tidak disalahgunakan baik untuk kepentingan komersial, dan komersial tanpa seizin konsumen sebagai pemilik data pribadi.

Penegasan itu disampaika. Direktur Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Bali I Putu Armaya terkait kebijakan Menkominfo yang akan mewajibkan pendaftaran ulang bagi pengguna kartu prabayar seluler.

“Agar tidak disalahgunakan baik untuk kepentingan komersial, dan komersial tanpa seizin konsumen sebagai pemilik data pribadi,” jelasnya, Minggu (5/11/2017).

Selain jaminan keamanan, YPLK Bali juga mengusulkan agar proses pendataan ulang harus melalui proses komunikasi dan sosialisasi yang benar-benar sampai ke konsumen. Jangan sampai penutupan akses nomor seluler konsumen hanya karena konsumen tidak tahu informasi peraturan tersebut, sosialisasi agar lebih gencar

Dia menilai upaya pendaftaran ulang ini dikhawatirkan tidak akan mampu sebagai upaya pengendalian baik dari sisi jumlah nomor seluler dan atau penyalahgunaan nomor seluler, misalnya untuk kepentingan kriminalitas.

Pasalnya, konsumen masih diberikan akses untuk memiliki nomor seluler yang sangat banyak, karena setiap konsumen masih berhak memiliki tiga nomor seluler dari masing-maaing operator.

“Artinya konsumen masih mempunyai hak mempunyai 18 nomor seluler dari total 6 operator yang berbeda,” usulnya.

Maraknya jumlah nomor seluler yang ada di Indonesia yang mencapai 350 jutaan, lebih dikarenakan aspek promosi dan perang tarif dari operator seluler. Konsumen terjebak dengan promosi dan perang tarif yang sangat menyesatkan.

Oleh karena itu, kata dia, pemerintah harus melakukan penertiban dari sisi hulu, yakni menertibkan perang tarif dan promosi yang menyesatkan konsumen tersebut. Menurutny, bukan hanya melakukan upaya penertiban dan pengendalian dengan cara pendataan ulang saja.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

seluler registrasi prabayar
Editor : Rustam Agus

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini

back to top To top