Kabar24.com, JAKARTA - Aksi demo mantan awak mobil tangki (AMT) bahan bakar minyak (BBM) sebaiknya disampaikan sesuai dengan koridor Undang-Undang Ketenagakerjaan karena rawan dipolitisasi, kata Ketua Umum Pengurus Pusat GP Ansor, Yaqut Cholil Qoumas.
Menurut Yaqut, tuntutan sebaiknya disampaikan kepada pihak pemberi kerja, bukan pihak lain yang tidak terkait langsung.
Sebagai karyawan perusahaan vendor PT Pertamina Patra Niaga (PPN), tidak seharusnya mantan AMT mengajukan tuntutan kepada PPN. Kalau pemberi kerja adalah perusahaan vendor PPN, tuntutan hendaknya disampaikan kepada perusahaan vendor tersebut.
"Mereka (vendor) kan tidak terhubung langsung dengan PPN, jadi jangan membawa-bawa nama PPN," katanya, dalam keterangan tertulis.
Terkait dengan UU Ketenagakerjaan, Yaqut mengingatkan bahwa aturan tersebut mengatur konsekuensi. Dalam hal ini selain menuntut haknya, karyawan juga harus memenuhi tuntutan kerja.
Yaqut sependapat bahwa demo tersebut merugikan PPN. Seolah-olah PPN menjadi pihak yang bersalah dalam pemutusan hubungan kerja. Padahal, sama sekali tidak ada kaitan antara mantan AMT dan PPN. Untuk itu, lanjut dia, semua pihak harus bijak menyikapi situasi ini dan mengetahui duduk persoalan sebenarnya.
Tentang potensi penunggangan politik dibenarkan pengamat politik senior UI Arbi Sanit. Saat kondisi politik seperti sekarang, Presiden Joko Widodo bisa menjadi sasaran semua pihak, katanya.
Sinyalemen itu, menurut Arbi sangat jelas, apalagi, dengan memvisualisasikan seperti zombie dan rakyat kecil yang seolah-olah disingkirkan. Belum lagi bahwa target yang dituju adalah Istana Presiden.
Arbi tidak khawatir mengenai dampak demo AMT. Dilihat dari jumlah peserta, demo ini sangat kecil dan tekanannya juga lemah. Namun jangan lupa, lanjut dia, sekecil apa pun tensinya, setiap aksi bisa dimanfaatkan untuk kepentingan politik.
Sementara itu, Paguyuban Koalisi Sopir Angkutan Mobil Tangki (AMT) Wilayah Jakarta dan Jawa Barat menegaskan bahwa mereka tidak terlibat dalam demo dan aksi longmarch dari Bandung ke Istana Presiden, Jumat (13/10) lalu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
