Kabar24.com, JAKARTA - Hubungan harmonis antara TNI dan Polri dinilai sebagai hal yang penting bagi negeri ini. Di sisi lain, masyarakat diminta agar tidak cepat emosional jika mendengar kabar ketidakharmonisan institusi pertahanan dan keamanan ini.
Mantan panglima TNI Jenderal (Purn) Moeldoko menilai perlu dibangun haromonisasi lebih baik antara TNI dan Polri meskipun saat ini hubungan kedua institusi sudah berjalan harmonis. Hal itu disampaikan Moeldoko menyikapi polemik terkait impor senjata militer.
"Bagaimana membangun harmonisasi ke depan antara TNI dan Polri meskipun saat ini harmonis saja hubungan kedua institusi tersebut," kata Moeldoko saat memberikan kuliah umum bertajuk Membaca Indonesia: TNI dan Politik Negara, di kantor Para Syndicate, Jakarta, Rabu (4/10/2017).
Dia mengatakan terkadang masyarakat emosional menanggapi isu dan polemik antarkedua institusi padahal dirinya menyakini tidak ada yang perlu dikhawatirkan.
Namun menurut dia, kedua institusi tersebut harus menjaga konsistensi dalam menjalankan tugasnya masing-masing.
"Intinya masyarakat saat ini perlu mendapatkan sebuah kondisi teduh, nyaman, aman, dan tidak menginginkan kegaduhan. Untuk itu komentar saya tidak ingin memunculkan kegaduhan baru," ujarnya.
Baca Juga
Moeldoko mengatakan pernyataannya tersebut tidak mengomentari pandangan, perbuatan dan pernyataan siapa pun namun dirinya sebagai bagian dari masyarakat memiliki harapan tersebut.
Menurut dia, dalam mengelola negara yang besar, miskomunikasi mungkin saja terjadi namun kalau semua saling percaya dan menghargai maka komunikasi mudah terbangun.
"Saya tidak punya kompetensi menjawab terkait impor senjata karena Menko Polhukam sudah memberikam jawaban dan masing-masing pihak sudah memberikan pernyataan," kata Moeldoko.
Ditahan Bais
Sebelumnya beredar informasi bahwa ada senjata yang ditahan Badan Intelijen Strategis (Bais TNI) yaitu senjata Stand Alone Grenade Launcher (SAGL) Kal 40 x 46 milimeter sebanyak 280 pucuk dan 5.932 butir peluru.
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Setyo Wasisto membenarkan informasi yang menyebutkan bahwa senjata yang berada di Bandara Soekarno-Hatta, Banten adalah milik instansinya.
Menurut Setyo, pengadaan senjata tersebut semuanya sudah sesuai dengan prosedur, mulai dari perencanaan dan proses lelang.
"Kemudian proses berikutnya ditinjau staf Irwasum dan BPKP. Sampai dengan pengadaannya dan pembeliannya pihak ketiga dan proses masuk ke Indonesia dan masuk ke pabean Soekarno-Hatta," ujarnya.
Namun Setyo membantah penahanan tersebut, karena pengadaan ini sudah diketahui Dankor Brimob Irjen Pol Murad Ismail dan Bais TNI.
Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengakui bahwa komunikasi koordinasi pengadaan senjata untuk keperluan militer dan non-militer belum berjalan dengan baik sehingga aturannya harus pada satu Undang-Undang.
"Koordinasi ini belum berjalan dengan benar mudah-mudahan ke depan berjalan secara benar karena satu induk yaitu Menteri Pertahanan. Semua harus berpatokan pada satu UU aturan, kalau sudah ke sana semua," kata Ryamizad di Gedung Nusantara II, Jakarta, Selasa (3/10).
Dia menegaskan pengadaan senjata oleh instansi militer ataupun nonmiliter harus seizin pihaknya dan meminta semua pihak yang menggunakan senjata harus melalui izin dari dirinya.
Selain itu, Ryamizard mengatakan pengadaan senjata untuk Korps Brimob Polri yang tertahan di Bandara Soekarno-Hatta beberapa waktu lalu telah sesuai prosedur.
Dia mengaku sudah mengetahui pengadaan senjata oleh Polri yang tertahan di bandara dan juga sudah melakukan pembicaraan dengan Kapolri Jenderal Tito Karnavian ihwal senjata tersebut.
