Kabar24.com, JAKARTA – Komite Pertahanan Kongres Amerika Serikat (AS) telah menyetujui mengalihkan dana senilai lebih dari US$400 juta ke dalam program pertahanan rudal sebagai salah satu upaya untuk menghadapi ancaman Korea Utara.
Menteri Pertahanan AS Jim Mattis mengungkapkan persetujuan tersebut dalam sesi dengar pendapat Senat mengenai Afghanistan pada Selasa waktu setempat.
Mattis meminta persetujuan untuk mengalihkan atau 'memprogram ulang' dana yang tidak terpakai untuk fiskal 2017 senilai total US$440 juta dari akun-akun seperti operasi dan maintenance masa perang Angkatan Darat.
Pengalihan dana tersebut mencerminkan tekad yang berkembang pada pihak Pentagon dan Kongres untuk mendorong pertahanan rudal AS terhadap ancaman Korut.
Rezim Kim Jong Un telah berkomitmen untuk menyempurnakan rudal nuklir yang dapat mencapai daratan AS serta sekutu-sekutunya di Asia.
Permohonan ini mungkin merupakan babak pembukaan dalam upaya untuk mendapatkan dana senilai lebih dari US$9,9 miliar oleh Pentagon untuk tahun fiskal 2018 yang dimulai pada 1 Oktober.
"Kita akan meningkatkan anggaran kami sebesar miliaran dolar karena Korea Utara dan alasan lainnya,” kata Presiden Donald Trump pada bulan Agustus, seperti dikutip dari Bloomberg, Rabu (4/10/2017).
Sejumlah perusahaan seperti Boeing Co., Raytheon Co., dan Orbital ATK Inc. kemungkinan akan mendapat manfaat terbesar dari persetujuan Kongres tersebut.
Dalam lembar permohonan yang diajukan, rezim Kim Jong Un disebut sebagai alasan menambahkan sekitar US$16 juta untuk memperpanjang usia radar yang dikembangkan Raytheon. Radar yang disebut 'Cobra Dane' ini memberi jangkauan kritis atas ancaman Korea Utara.
Orbital ATK, yang diakuisisi oleh Northrop Grumman Corp., memproduksi roket pendorong yang membawa hulu ledak yang dikembangkan Raytheon. Orbital mendapatkan keuntungan dari setidaknya dua kategori pengeluaran dalam pengalihan dana ini.
Sementara itu Boeing, yang mengelola sistem berbasis darat utama AS telah membeli 44 alat pencegah (interceptor) dari Orbital ATK.
Permohonan pemrograman ulang akan diberlakukan jika mendapat persetujuan selanjutnya dari parlemen, panel pertahanan, dan Komite Angkatan Bersenjata Senat.
