Medan Alami Inflasi Tertinggi se-Sumatra

Bisnis.com, MEDAN - Badan Pusat Statistik mencatat kota Medan mengalami inflasi tertinggi di antara 23 kota yang menjadi dasar penghitungan Indeks Harga Konsumen di Pulau Sumatra pada September 2017.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatra Utara Syech Suhaimi mengungkapkan, pihaknya mencatat Kota Medan mengalami inflasi 1,08% pada September 2017 dan menjadi yang tertinggi di Sumatra.

"Dari 23 kota IHK di Pulau Sumatra, inflasi tertinggi terjadi di Medan 1,08% dengan IHK sebesar 135,31 dan terendah terjadi di Dumai  0,05% dengan IHK sebesar 132,19," katanya di Medan, Senin (2/10/2017).

Medan mengalami inflasi 1,08% atau terjadi peningkatan indeks dari 133,87 pada Agustus 2017 menjadi 135,31 pada September.

Dia menjelaskan, perkembangan harga berbagai komoditas di Kota Medan pada September 2017 secara umum menunjukkan adanya peningkatan dan berdasarkan hasil pemantauan BPS, Medan mengalami inflasi  1,08%.

Dari hasil pemantauan, inflasi di Medan terjadi karena adanya peningkatan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran. Yaitu kelompok bahan makanan  3,97%; kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau 0,34%; kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar 0,17%; kelompok sandang 0,68% dan kelompok kesehatan sebesar 0,06%.

Sementara yang mengalami penurunan indeks hanya kelompok transportasi, komunikasi dan jasa keuangan  0,04%. Adapun kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga tidak mengalami perubahan indeks.

Adapun kelompok pengeluaran yang memberikan andil inflasi pada September 2017 di Medan adalah kelompok bahan makanan 0,95%; kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau 0,05% serta kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar 0,04%.

Kemudian kelompok sandang 0,04%; kelompok kesehatan 0,00% serta kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga 0,00%. Adapun kelompok yang memberikan andil deflasi hanya kelompok transportasi, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 0,01%.

Lebih rinci dijelaskan, komoditas-komiditas yang mengalami peningkatan harga paling tinggi pada September 2017 adalah cabai rawit dan cabai merah, masing-masing sebesar 35,94% dan 28,82%. Diikuti tomat buah (17,09%), tongkol (10,98%), dencis (4,03%), nasi dengan lauk (2,81%) dan daging ayam ras (2,24%).

Kenaikan inflasi di Sumut, menurut dia, sebenarnya bukan hanya tercatat di Medan, tetapi juga di seluruh kota IHK di provinsi ini. A.l. Sibolga (0,93%), Pematangsiantar (0,55%) dan Padangsidimpuan (0,40%). Akibatnya, Sumut mengalami inflasi sebesar 0,99% pada September 2017.

Koordinator Tim Pemantau Harga Pangan Sumut Gunawan Benjamin membenarkan bahwa harga komoditas cabai mengalami kenaikan yang signifikan pada September 2017. Bahkan harga cabai merah di Medan saat ini masih bertahan menembus angka Rp40 ribu per Kg.

Dia mengaku sebelumnya sudah meyakini bahwa harga komoditas cabai yang terus menunjukan tren kenaikan berpeluang mendorong lonjakan inflasi pada September. Namun dia tidak sependapat bahwa kenaikan itu terjadi karena ulah spekulan.

"Pada dasarnya harga cabai sangat sulit dipermainkan oleh pihak tertentu karena karakteristiknya yang gampang busuk sehingga potensi kerugian yang ditimbulkan jika menimbun cabai dalam jumlah besar."

Dengan kondisi ini dia meminta berbagai pihak terkait untuk memberikan perhatian serius karena kenaikan harga cabai memberi kontribusi yang signifikan terhadap laju inflasi di Sumut, khususnya Medan.

Tahun lalu, kenaikan harga cabai sangat mendorong laju inflasi Sumut dan dia berharap jangan sampai tahun ini terjadi lagi kondisi yang sama sehingga pemerintah daerah harus turut andil dalam pengendalian harga.

"Cabai ini komoditas yang banyak dikonsumsi masyarakat Sumut. Tren kenaikannya berlangsung secara konsisten, ini perlu dikuatirkan dan dicari jalan keluarnya."

Menurut dia, memasok cabai dari daerah luar bukan menjadi solusi mengingat selama ini ketersediaan komoditas tersebut dihasilkan oleh para petani dari daerah sendiri.

Dia melihat bahwa masalah yang mendasar terletak pada pola tanam yang tidak terorganisir dengan baik. Ditambah lagi masalah kemampuan berbagai pemangku kepentingan terkait yang belum optimal dalam memanajemen pasokan.