Putusan MK Kuatkan Legitimasi KPPU, Ini Alasannya

Putusan MK tersebut semakin memperjelas kewenangan KPPU yang selama ini dinilai kabur.
Deliana Pradhita Sari | 21 September 2017 17:17 WIB
Kartel - repro

Bisnis.com, JAKARTA – Putusan Mahkamah Konstitusi atas uji materi Undang-Undang Persaingan Usaha diklaim menguntungkan pihak Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

Putusan tersebut semakin memperjelas kewenangan KPPU yang selama ini dinilai kabur.

Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Syarkawi Rauf mengungkapkan putusan MK sesuai apa yang saat ini sedang diperjuangkan oleh otoritas persaingan usaha di amendemen UU No. 5/1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Adapun MK memperjelas definisi frasa pihak lain dalam Pasal 22, 23, 24 serta makna frasa penyelidikan pada Pasal 36 huruf c, huruf d, huruf h, dan huruf i, serta pasal 41 ayat (1) dan ayat (2).

“Putusan MK yang mengabulkan sebagian permohonan pihak lawan semakin memperkuat apa yang sedang kita perjuangkan,” katanya kepada Bisnis, Rabu (21/9/2017).

Pasalnya, KPPU sebelumnya tidak memiliki patokan terkait dengan ‘pihak lain’ dalam Pasal 22, 23 dan 24. Pasal itu mengatur larangan bagi para pelaku usaha bersekongkol dengan pihak lain dalam menjalankan usaha anti persaingan usaha.

Selanjutnya, MK mentafsirkan pihak lain sebagai pihak yang memiliki keterkaitan dengan pelaku usaha yang diperkarakan KPPU. Lantas siap yang dimaksud dengan pihak dalam hal ini?

Menurut Syarkawi pihak tersebut dapat berupa orang perorang yang dekat dengan pemilik proyek maupun institusi atau lembaga yang mempengaruhi penentuan pemenang tender.

Hal ini dinilai Syarkawi memperjelas legitimasi KPPU dalam melakukan investigasi terhadap kasus kartel pengadaan barang dan jasa

Pasalnya, dalam kasus  tersebut, KPPU kerap menemukan beberapa modus persekongkolan yang tidak hanya melibatkan antar pelaku usaha dengan pelaku usaha lain melainkan antara pelaku usaha dengan pihak lain yang menfasilitasi pelaku usaha tertentu untuk memenangkan tender.

KPPU mencatat lebih dari separuh atau sekitar 70% perkara yang ditangani mereka adalah perkara persekongkolan tender yang melibatkan pihak lain.

“Pihak ini biasanya bukan pelaku usaha tetapi sangat berpengaruh dalam menentukan pemenang tender, contohnya pemerintah. Ini disebut persekongkolan vertikal,” sebutnya.

Sementara itu, dalam kaitan dengan frase penyelidikan, putusan MK dianggap dapat mengakhiri mempertegas mengenai jenis kelamin KPPU. Selama 17 tahun, kelamin KPPU diperdebatkan antara ranah pidana atau administratif.

Namun, MK secara tegas menyatakan penyelidikan KPPU murni bersifat administratif, begitu pula hasil putusannya.

Penyelidikan yang dimaksud yaitu berupa pengumpulkan alat bukti untuk kepentingan pemeriksaan.

Tag : kppu
Editor : M. Taufikul Basari

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top