KPK Sita Sejumlah Bukti Suap Bupati Batubara

Komisi Pemberantasan Korupsi terus melakukan pendalaman penyidikan penerimaan suap dengan tersangka Bupati Batubara, Sumatra Utara.
MG Noviarizal Fernandez | 16 September 2017 15:25 WIB
Bupati Batubara Sumatera Utara OK Arya Zulkarnaen (tengah) keluar dari gedung KPK memakai rompi tahanan usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih, KPK, Jakarta,, Kamis (14 - 9).ANTARA/Reno Esnir

Kabar24.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi terus melakukan pendalaman penyidikan penerimaan suap dengan tersangka Bupati Batubara, Sumatra Utara.

Juri Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah mmengatakan, pada 15-16 September 2017 dengan bantuan dan kerjasama Polda Sumut, sejak kemarin dilakukan penggeledahan di Batubara dan Kota Medan.

Adapun lokasi penggeledahan it meliputi 4 lokasi di Kabupaten Batubara (Kantor Bupati, Kantor Dinas PUPR, Rumah Dinas Bupati dan rumah kurir), Dan 7 lokasi di Kota Medan (Showroom mobil dan rumah Ayen, rumah dan kantor 3 tersangka lainnya)

"Penggeledahan dilakukan sejak pagi 15 Sept 2017 sampai pukul 01.00 nihari 16 September 2017," ujarnya, Sabtu (16/9/2017).

Febri merincikan, dari penggeledahan tersebut disita sejumlah barang berupa voucher transaksi keuangan para tersangka, kemudian uang Rp50jt dari rumah kurir, mobil Toyota Avanza dari rumah kurir. Mobil ini diduga sebagai wujud pemanfaatan suap terhadap but Dan saat ini dititipkan sementara di kantor Polda Sumut.

"Selain turut disita sejumlah dokumen proyek yg terkait dengan perkara ini," lanjutnya.

Hari ini, kata Febri, tim melakukan tindakan lebih lanjut terkait hasil penyitaan tersebut dan akan mempelajari untuk mendukung proses penyidikan.

"Kami sampaikan juga terimakasih untuk kerjasama Polda Sumut dalam kegiatan ini sebagai bentuk saling mendukung dalam pelaksanaan tugas pemb korupsi," pungkasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, penangkapan Bupati Batubara OK Arya Zulkarnain menurutnya, tidak terlepas dari lemahnya fungsi pengawasan di daerah tersebut. Pasalnya, berdasarkan pemeriksaan sementara, sang bupati diketahui meminta dan menerima uang fee untuk tiga proyek pembangunan infrastruktur.

Proyek-proyek tersebut yakni pembangunan jembatan Sentang senilai Rp32 miliar dan pembangunan jembatan Sei Manggung senilai Rp12 miliar. Dua proyek tersebut dimenangkan oleh kontraktor bernama Maringan Situmorang melalui dua perusahaan yang berbeda yakni PT GMJ dan T. Maringan diduga memberikan fee Rp4,4 miliar atau 10% dari total nilai proyek tersebut.

Suap lainnya diberikan oleh pengusaha Syaiful Azhar, kontraktor yang memenangkan tender betonisasi di Kecamatan Talawi dengan nilai proyek sebesar Rp3,2 miliar dengan uang fee sebesar Rp400 juta.

Menurut Alex, uang suap tersebut disetorkan kepada Sujendi Tarsono, seorang pengusaha yang sekaligus merupakan orang kepercayaan Bupati Batubara. Sewaktu-waktu, jika sang bupati membutuhkan uang, maka Sujendi akan menyerahkan uang tersebut ke beberapa pihak seperti sopir dan staf sang bupati.

Sejauh ini, KPK telah menetapkan lima orang sebagai tersangka yakni OK Arya Zulkarnain, Sujendi dan Helam Herdady, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Batubara sebagai penerima. Mereka dijerat dengan Pasal 12 huruf atau b Undang-undang (UU) No.31/1999 yang diperbaharui dalam UU No.20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sementara itu, pihak pemberi yakni Syaiful Azhar dan Maringan Situmorang dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 13 UU yang sama.

Tag : korupsi
Editor : Andhika Anggoro Wening

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top