Kabar24.com, BANDUNG - Untuk menyelesaikan permasalahan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) di wilayahnya, Pemkab Bandung mendorong adanya inovasi kolaborasi dari yang selama ini hanya mengandalkan pemerintah dan swadaya masyarakat ditunjang adanya keterlibatan perusahaan (swasta).
Asisten Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kab Bandung Marlan mengungkapkan, apabila kekuatan ketiganya digabung, masalah rutilahu akan teratasi dengan cepat, dibangun dan diperbaiki menjadi rumah layak huni dan dituntaskan secara bertahap.
"Kami ingin melakukan pola baru yakni inovasi kolaborasi, antar pemerintah, masyarakat serta perusahaan untuk menyelesaikan persoalan rutilahu. Selain dari APBN dan APBD, penyelesaian masalah ini bisa juga disokong dari CSR perusahaan yang ada di Kabupaten Bandung," kata Marlan usai Membuka sosialisasi perbaikan Rutilahu di Gedung Dewi Sartika Soreang, selasa (5/92017).
Saat ini, semua penerima manfaat perbaikan Rutilahu telah tercatat. Tapi, dalam praktiknya diperlukan kesabaran untuk realisasinya, karena tiap desa ada prioritasnya masing-masing.
Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) Erwin Rinaldi menjelaskan lambatnya perbaikan rumah huni itu diakibatkan keterbatasan anggaran untuk rutilahu dan banyaknya jumlah yang harus diperbaiki.
Dari sekitar 70.000 rutilahu di Kabupaten Bandung, terdapat 20.000 rutilahu yang harus ditangani. Khusus pada tahun ini, Pemkab Bandung mengalokasikan anggaran sekitar Rp24 miliar, sehingga hanya bisa untuk memperbaiki sekitar 2.000 rutilahu.
Baca Juga
"Karena anggaran untuk memperbaiki sekitar Rp7,5- Rp15 juta per rumah," kata Erwin.
Dia menuturkan, permasalahan rutilahu harus menjadi prioritas dan dikoordinasikan oleh provinsi dengan melibatkan swasta dan masyarakat dengan kualifikasi. Sehingga diperlukan kontribusi Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai bentuk kepedulian perusahaan terhadap pembangunan warga sekitar.
"Kita akan dahulukan rutilahu yang menjadi prioritas sesuai usulan pemerintah kewilayahan. Tahun 2017 akan diperbaiki sebanyak 2.000 unit rutilahu di 100 desa dari 30 kecamatan," ucapnya.
Mengenai adanya rutilahu yang belum tercatat, pihaknya masih melakukan verifikasi pelaporan dari aparat wilayah. Diharapkan, aparat kewilayahan bisa proaktif melakukan peninjauan di wilayah kerja masing-masing.
"Kala belum tercatat silahkan lapor akan dilakukan verifikasi dan pendataan untuk masuk pada program perbaikan rutilahu, tapi selanjutnya kita akan cek apakah sudah masuk dianggaran sekarang, akan kita alokasikan di anggaran perubahan atau di APBD murni tahun 2018," ungkap Erwin.
Kepala Bidang Pengembangan Perumahan Ben Indra Agusta menjelaskan, salah satu yang belum tercatat laporannya yakni rutilahu di Kampung Sukasari Desa/ Kecamatan Cimaung. Dari informasi yang masuk pihaknya sudah melakukan tindaklanjut dan peninjauan.
"Hasilnya sudah kita periksa. Desa tersebut sebelumnya sudah menerima program kami, tapi untuk rumah milik Bapak Sumarna (70) dan 3 lainnya tahun ini tidak masuk, karena aparat desa punya prioritasnya sendiri," imbuh Ben.
Menurutnya, tahun ini perbaikan rumah mengalami peningkatan dari 1 desa 5 rumah menjadi 10 rumah. Ke depan pihaknya mendorong aparat desa lebih aktif untuk turut mewujudkan rumah yang layak huni, sehat, nyaman dan lingkungan yang tertata.
