Bisnis.com, JAKARTA - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dan Kementerian Dalam Negeri terus meningkatkan diplomasi guna menyelesaikan masalah perbatasan. Beberapa wilayah perbatasan yang tengah dalam proses diplomasi antara lain 9 titik di Kalimatan dan 3 titik di NTT.
Sekretaris BNPP Hadi Prabowo mengatakan, permasalahan hukum pada dua negara baik Malaysia dan Timor Leste sama-sama mewarisi wilayah negara penjajah.
“Pernah survei hanya tidak cocok. Seperti tertulis [titik letaknya] 4 derajat 10 tapi nyatanya patoknya tidak ada di situ. Ada yang merugikan kita dan ada yang melebihi kita. Ini yang membuat tidak selesai. Harus dicari terobosan-terobosan,” ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (14/8/2017).
Hadi menuturkan meski masih dalam proses diplomasi Hadi mengatakan tidak berdampak pada masyarakat sekitar karena wilayah itu merupakan status quo dalam pengosongan.
“Tapi kadang-kadang ada yang sudah mengirim penduduk dan kita upaya penyelesainnya. Jadi itu memang wilayah sengketa sehingga dipahami dua negara terkait dengan permasalahan yang di sengkatakan,” ujar dia.
Dia mengklaim pembangunan di wilayah perbatasan secara menyeluruh sudah baik. Pemerintah sudah membangun SDM dan infrastruktur menyangkut kebutuhan mendasar masyarakat di perbatasan sehingga tidak tertinggal dengan saudaranya di kawasan tengah.
“Perbatasan bukan daerah terbelakang, pemerintah mendorong perbatasan adalah pintu gerbang atau halaman depan untuk aktivitas sosial ekonomi dan perdagangan negara tetangga tetangga. Jadi perbatasan adalah wajah dari NKRI,” tutupnya.
