Kabar24.com, JAKARTA – Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Kementerian Dalam Negeri fokus menyelesaikan masalah perbatasan dengan negara tetangga.
Beberapa di antaranya dalam proses diplomasi, sembilan di Kalimantan dan tiga di Nusa Tenggara Timur.
Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan Hadi Prabowo mengatakan masalah hukum pada dua negara, baik Malaysia dan Timur Leste, sama-sama mewarisi wilayah negara penjajah.
“Pernah survei hanya tidak cocok. Seperti tertulis [titik letaknya] 4 derajat 10, tapi nyatanya patoknya tidak ada di situ. Ada yang merugikan kita dan ada yang melebihi kita, ini yang membuat tidak selesai. Harus dicari terobosan-terobosan,” kata Hadi yang juga menjabat Plt Sekjen Kemendagri, dikutip dari laman resmi Kementerian Dalam Negeri, Senin (14/8/2017).
Meski masih dalam proses diplomasi, Hadi mengatakan persoalan itu tidak berdampak pada masyarakat sekitar. Karena, menurutnya, itu merupakan status quo dalam pengosongan.
“Tapi kadang-kadang ada yang sudah mengirim penduduk dan kita upayakan penyelesaiannya. Jadi itu memang wilayah sengketa sehingga dipahami dua negara terkait dengan permasalahan yang disengketakan,” ujar Hadi.
Pembangunan di wilayah perbatasan menurutnya secara menyeluruh sudah baik. Pemerintah sudah membangun SDM dan infrastruktur menyangkut kebutuhan mendasar masyarakat di perbatasan sehingga tidak tertinggal dengan saudaranya di kawasan tengah.
“Perbatasan bukan daerah terbelakang. Pemerintah mendorong perbatasan sebagai pintu gerbang atau halaman depan untuk aktivitas sosial ekonomi dan perdagangan negara tetangga tetangga. Jadi perbatasan adalah wajah dari NKRI,” ujar Hadi.
Sebagai wujud pemerintah hadir di tengah-tengah masyarakat perbatasan, Kemendagri akan mengutus para Eselon I untuk menjadi inspektur upacara peringatan HUT Kemerdekaan RI di sembilan wilayah perbatasan. Sementara itu, wilayah Sebatik, Kalimatan Utara akan dihadiri Kementerian Desa, Pembangunan Tertinggal dan Transmigrasi.
“Tujuan mengirim Eselon 1 sebagai inspektur upacara adalah bentuk komitmen pemerintahan Jokowi-JK untuk memberikan perhatian besar di kawasan perbatasan,” kata Hadi.
Hadi melanjutkan kawasan perbatasan bukanlah kawasan yang terpinggirkan, melainkan kawasan prioritas utama di dalam pelaksanaan pembangunan. Hadirnya Eselon 1 ini diharapkan bisa memberikan dampak untuk wilayah tersebut.
“Kita hadir di sembilan wilayah perbatasan dan 1 di hadiri oleh Menteri PDT, kita juga akan mendampingi Mendes di Sebatik," ujar dia.
