Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo membahas masalah perlindungan warga Negara Indonesia bersama dengan Menteri Luar Negeri Malaysia Dato' Sri Anifah Bin Haji Aman.
Menteri Luar Negeri Malaysia beserta delegasi diterima Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jumat, (11/8/2017).
“Presiden mengatakan bahwa masalah perlindungan WNI ini merupakan prioritas bagi pemerintah Indonesia. Oleh karena itu, jika ada masalah, kita bicara, kita selesaikan bersama," kata Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Jumat (11/8/2017).
Pemerintah Indonesia dalam hal ini mengapresiasi program pemerintah Malaysia yang memberikan kesempatan kepada undocumented workers untuk dapat bekerja kembali lewat cara-cara yang serupa dengan pemutihan. Namun, harga yang harus dibayarkan untuk mengikuti program tersebut masih dirasa terlalu tinggi.
"Oleh karena itu, kalau harganya terlalu tinggi, maka buruh migran kita akan cenderung untuk tidak menggunakan itu sehingga upaya kita untuk menyelesaikan undocumented workers ini menjadi terhambat. Menteri Luar Negeri Malaysia berjanji akan menyampaikan kepada Deputi PM yang menangani masalah ini agar melihat harga bisa diturunkan," ujar Retno.
Selain itu, pemerintah Indonesia mengupayakan agar para pekerja Indonesia yang berada di Malaysia mendapatkan hak pendidikan sebagaimana mestinya. Mengenai hal itu, Indonesia telah melakukan terobosan dengan mendirikan Center for Community Learning Center (CLC) yang memungkinkan para pekerja mendapatkan pendidikan di sekitar lokasi bekerja.
"Sejauh ini sudah banyak sekali CLC yang didirikan. Jumlahnya sudah ada 255 CLC, 151 di Kota Kinabalu, 83 di Tawau, dan 21 di Kuching. Jadi kita minta agar kebijakan untuk mendirikan CLC ini dapat terus dilakukan agar hak pendidikan untuk para anak buruh migran kita bisa terpenuhi," jelasnya.
