Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Bangun Apartemen di DPR, Fahri Hamzah: Biar Tidak Ada Alasan Macet

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengusulkan pembangunan apartamen untuk anggota DPR di kawasan Senayan bila anggaran Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) DPR 2018 naik.
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menghadiri pelantikan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat  di Jakarta, Jumat (14/7)./ANTARA-Wahyu Putro A
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menghadiri pelantikan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat di Jakarta, Jumat (14/7)./ANTARA-Wahyu Putro A

Kabar24.com, JAKARTA — Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengusulkan pembangunan apartamen untuk anggota DPR di kawasan Senayan bila anggaran Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) DPR 2018 naik.

Menurut Fahri, usulannya itu juga pernah menjadi pembicaraan dalam pembahasan penataan kawasan DPR.

"Anggota DPR pada masa datang, dia mesti tinggal di dekat DPR. Itu ide dari perluasan [kawasan]. Kalau dia tinggal dekat Gedung DPR, dia tidak ada alasan macet,” ujar Fahri, Kamis (10/8/2017).

Dia menyebutkan dengan hanya berjalan kaki ke tempat kerja maka kelancaran tugas para anggota Dewan akan lebih terjamin.

Kendati demikian, disinggung apakah anggaran itu juga diperuntukan untuk pembangunan gedung DPR baru, Fahri enggan berkomentar.

"Kan ini penataan secara keseluruhan. Saya kira ini proyek yang lebih transparan," ujarnya. Lebih jauh Fahri mengungkapkan, pemerintah sampai saat ini masih belum berubah dan tetap menyetujui ide penataan kawasan DPR.

"Setuju (pemerintah). Sebenarnya dari sisi DPR itu nggak ada yang perlu dikhawatirkan soal uangnya. Karena uangnya kecil," ujarnya.

Sebelumnya, DPR mengajukan anggaran Rp7,25 triliun untuk tahun anggaran 2018. Nilai itu naik 70% dari anggaran tahun ini, yang besarnya Rp4,2 triliun.

Sementara itu, Kepala Badan Keahlian DPR, Johnson Rajagukguk mengatakan bahwa Gedung Nusantara I DPR saat ini sudah tidak layak untuk digunakan sebagai kantor para anggota DPR.

Menurutnya, ketika dibangun dua puluh tahun lalu, gedung itu digunakan untuk kapasitas 800 orang. Sedangkan sekarang dengan jumlah anggota DPR 560 serta ditambah masing-masing tujuh staf sudah tidak memadai.

Dia juga mengatakan bahwa saat ini DPR membutuhkan sebuah perpustakaan yang representatif selain bangunan alun-alun untuk menyampaikan aspirasi masyarakat.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper