Kabar24.com, MAKASSAR - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memetakan sejumlah program dan perencanaan proyek infrastruktur pada sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) yang dinilai bukan prioritas.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sulsel Jufri Rahman menjelaskan langkah tersebut merupakan instrumen dalam mengoptimalkan anggaran sehingga tidak membentuk defisit keuangan tak melebar.
Selanjutnya, hasil pemetaan tersebut menjadi acuan dalam memangkas program ataupun proyek yang dinilai tidak mendesak atau bersifat prioritas.
"Defisit kita sudah Rp217 miliar di APBD pokok. Salah satu alternatifnya, pemangkasan program dan proyek tidak prioritas di OPD," katanya saat dihubungi Bisnis di Makassar pada Kamis (3/7/2017).
Meskipun demikian, Jufri enggan menyebutkan secara terperinci perihal program ataupun proyek yang masuk kategori tidak prioritas sehingga memungkinkan untuk ditunda atau bahkan dihilangkan dalam daftar pelaksanaan.
Di sisi lain, dia juga berharap ada tambahan dana alokasi umum (DAU) dari pemerintah pusat meskipun pada aspek tersebut diakui relatif sulit lantaran kapasitas fiskal APBN.
Menurut Jufri, pembayaran gaji sekitar 26.000 ASN lingkup Pemprov Sulsel yang mencapai Rp2,9 triliun menjadi salah satu pembentuk defisit keuangan, sedangkan DAU yang diterima Rp2,2 triliun.
Sebelumnya Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Sulsel Andi Arwin Azis mengaku akan mengevaluasi pelaksanaan proyek di setiap OPD terutama yang diproyeksikan sulit terealisasi ataupun rampung hingga akhir 2017. "Termasuk pula alokasi dana hibah akan direvisi. Tetapi tidak terlalu besar jumlahnya."
