Kabar24.com, JAKARTA--Meski Gerindra keluar dan meninggalkan Pansus Hak Angket KPK, PDI Perjuangan menyatakan akan tetap bertahan.
Ketua DPP PDIP Hendrawan Supratikno menegaskan Fraksi PDIP tidak akan mencabut kadernya di Pansus KPK karena dari awal partainya ingin membenahi lembaga antirasuah tersebut.
"Tidak, karena komitmen kami membenahi dan menempatkan KPK secara proporsional dan profesional sesuai dengan harapan pendiriannya," kata Hendrawan.
Pernyataan itu disampaikan Hendrawan menanggapi sikap Fraksi Gerindra yang secara resmi menarik diri dari Pansus tersebut pada Senin lalu.
Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) juga akan melakukan evaluasi atas kinerja Pansus guna mempertimbangkan kepesertaannya dalam panitia tersebut.
Menanggapi Fraksi Gerindra, lebih jauh politisi PDIP itu mengatakan bahwa Fraksi Gerindra keluar dari Pansus Hak Angket KPK karena kecewa terhadap UU Pemilu. Pasal presidential threshold 20% yang disahkan dalam rapat paripurna tidak sejalan dengan aspirasi Gerindra, ujarnya.
Baca Juga
"Gerindra menjadikan keanggotannya dalam pansus sebagai alat tawar-menawar. Begitu keinginannya meminta prediential threshold nol persen tak tercapai, dia keluar," kata Hendrawan di Kompleks Parlemen, Rabu (26/7/2017).
Sementara itu Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengatakan bisa saja Pansus Hak Angket KPK bubar kalau jumlah fraksi pendukungnya tidak sampai enam fraksi.
Menurut politisi PKS itu, kalau PAN juga ikut keluar maka posisi Pansus tersebut akan terancam.
“Aturannya kan enam fraksi, kalau kurang dari enam fraksi maka Pansus terancam bubar,” ujar Hidayat.
Dia menegaskan, sejak awal PKS memang tidak berkeinginan mengirim anggotanya ke Pansus tersebut.
Anggota Pansus Angket KPK dari Fraksi Gerindra Desmond J Mahesa menyatakan, fraksinya memutuskan menarik dukungan di Pansus.
"Gerindra keluar dari Pansus. Saya bukan anggota Pansus lagi," tegas Desmond Senin lalu.
Wakil ketua Komisi III DPR itu berpendapat bahwa keberadan Pansus KPK hanya mengerdilkan peran lembaga yang diberi kepercayaan untuk memberantas praktik pidana korupsi tersebut.
