Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Provinsi Aceh melalui Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh akan mendapat porsi 45% dalam proyek konsorsium Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe.
Besaran porsi tersebut lebih besar dari rencana awal sebesar 25%. Wakil Gubernur Provinsi Aceh Nova Iriansyah mengatakan di rencana awal empat pihak dalam konsorsium tersebut memegang porsi serupa, yakni 25%.
Pihak-pihak yang dimaksud yakni Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh (PDPA), PT Pertamina (Persero), PT Pupuk Iskandar Muda (anak usaha BUMN PT Pupuk Indonesia), dan PT Pelindo I (Persero).
"Pak Gubernur minta porsinya BUMN dikurangi masing-masing 7%, jadi porsi PDPA 45%, yang lain bagi tiga," kata Nova di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (11/7/2017).
Menurutnya, Menko Perekonomian Darmin Nasution dan Menteri BUMN Rini Soemarno sudah menyetujui besaran porsi 45% bagi PDPA.
Presiden Joko Widodo pun telah menyatakan persetujuannya saat rapat terbatas Evaluasi Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan Program Prioritas di Provinsi Aceh, di Kantor Kepresidenan, Selasa (11/7/2017).
Dari sisi biaya proyek Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe, Nova mengatakan belum dihitung.
"Karena kan ada beberapa sektor seperti perhubungan dan pembangunan Bandara Malikus Saleh, jalan ke bandara kemudian PUPR ada pembangunan jalan Lhokseumawe-Bener Meriah, ada beberapa kementerian terlibat di sana," katanya.
Dalam pengantarnya sebelum memulai rapat terbatas, Presiden Joko Widodo memberi arahan agar pembangunan proyek infrastruktur di Provinsi Aceh, termasuk KEK Lhokseumawe, dipercepat.
