Kabar24.com, JAKARTA -- Kajian pemindahan pusat pemerintahan atau Ibu Kota diprediksi akan rampung pada Desember 2017.
Menteri ATR Sofyan Djalil mengatakan sembari menanti kajian rampung, pihaknya saat ini tengah menyiapkan sejumlah alternatif terkait lokasi. Sebagai persiapan pemindahan pusat pemerintahan dibutuhkan lahan seluas ratusan ribu hektare.
“Itu akan jadi pusat pertumbuhan ekonomi baru, jadi harus cukup luas, ratusan ribu hektare. Tapi, tempatnya sudah ada 3 [lokasi] alternatif,” terangnya di kantor Kemenko Perekonomian, Jumat (7/7/2017).
Sofyan menyebut dua dari tiga lokasi sasaran ada di Kalimantan. Namun, dari lokasi tersebut, pihaknya masih mempertimbangkan sejumlah hal, seperti sisi topografi, kelayakan hingga risiko yang ada di lokasi tersebut.
“Jadi kita akan lihat berbagai risiko. Kalau risiko gempa [di Kalimantan] enggak. Tapi kita lihat ada risiko banjir macam-macam harus dilihat. Nanti kita pilih yang paling tepat,” terangnya.
Sebelumnya, Deputi VI bidang Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Wahyu Utomo mengatakan hingga kini Kemenko Perekonomian masih menunggu kajian dari Bappenas yang masih berlangsung.
Baca Juga
“Terus terang ini masih dibahas di Bappenas, kami sih menunggu saja. Kalau soal ide kami mendukung, tapi kami ingin agar Bappenas menyelesaikan dulu kajiannya,” katanya.
Menurutnya, rencana pemindahan pusat pemerintahan tersebut akan membutuhkan waktu yang cukup lama mengingat banyaknya faktor yang harus dikaji.
“Nanti setelah dikaji akan dibawa ke kantor Menko, bagaimana realisasinya, karena bagaimana pun juga bicara soal pemindahan ibu kota itu kan bukan hal simple.”
Dalam hal ini, Wahyu mengatakan selain terkait sistem pemerintahan, ada juga beberapa faktor yang harus dikaji secara detil seperti lokasi, lahan hingga kondisi tanah.
“Berapa kajian lahan yang dibutuhkan, itu nanti pasti ada kaitannya dengan ATR, status tanah nanti seperti apa, apakah nanti mau pakai tanah punya negara, BMN itu berarti berurusan dengan keuangan,”katanya.
Terkait kondisi tanah, jenis tanah menjadi faktor yang harus dipertimbangkan. Sebagai contoh, di Palangkaraya kondisi tanah berbeda seperti kondisi tanah di Jawa dimana tanah di Palangkaraya berjenis tanah gambut.
“Tanahnya kan tanah gambut, dan membangun kontruksi gambut kan pasti lebih mahal dari yang non gambut dan ini masih dikaji oleh bappenas,” terangnya.
Terkait lokasi, imbuhnya, aksesbilitas juga harus dipertimbangkan seperti dekat tidaknya kota dengan bandara dan pelabuhan.
“Nanti kajiannya pasti komprehensif bukan hanya infrastruktur tapi juga sistem dari pemerintahan juga akan dikaji,” pungkasnya.
