Bisnis.com, JAKARTA--Komisi Pengawas Persaingan Usaha mengklaim komoditas daging sapi dalam kondisi terbaik dalam kurun 10 tahun terakhir, dari sisi stabilitas harga dan pasokan.
Hal ini dilihat dari lancarnya rantai distribusi dari perusahaan penggemukan sapi (feedloter), rumah pemotongan hewan (RPH), peritel hingga ke konsumen akhir. Adapun harga tetap terjaga di kisaran Rp110.000-Rp120.000 per kg untuk daging sapi segar kualitas paling baik.
Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Syarkawi Rauf mengatakan bulan puasa tahun ini merupakan kondisi terbaik bagi komoditas daging sapi apabila berkaca pada tahun-tahun sebelumnya.
“Harga dan stok daging sapi ramadan ini adalah yang terbaik secara nasional, dalam waktu 10 tahun terakhir,” katanya saat inspeksi mendadak (sidak) di RPH Karawaci hingga Senin dini hari, (19/6/2017).
Syarkawi membandingkan harga daging sapi pada ramadan tahun lalu yang tembus Rp170.000 kg. Belum lagi, masalah rantai distribusi yang macet di mana KPPU menemukan pelanggaran berupa penahanan pasokan sapi dari 32 feedloter ke RPH di Jabodetabek.
Kondisi pada tahun lalu juga senpat membuat jagal mogok kerja. Ditambah lagi konsumen yang menjerit lantaran daging sapi segar semakin tidak terjangkau.
“Kondisi pada tahun lalu adalah yang terburuk. Jangan sampai terulang lagi pada masa-masa berikutnya,” ujarnya.
Dia juga menyebutkan, terjaganya kmoditas daging sapi pada tahun ini merupakan campur tangan dari tim satuan tugas (satgas) pangan kepolisian. Menurut dia, ini merupakan kali pertama pihak kepolisian lebih aktif dalam memantau perkembangan komoditas pangan strategis di lapangan.
Kepala Satgas Pangan Polri Setyo Wasisto mengatakan untuk mengantisipasi gejolak harga pangan, pihaknya menurunkan 145 personel di seluruh daerah di Indonesia. Tujuannya, satgas pangan akan memantau dan memonitor proses dari hulu ke hilir dan mengawasi rantai distribusi dari produsen hingga sampai ke tangan konsumen.
“Kami berharap produsen memperoleh keuntungan, rantai distribusi lancar dan kebutuhan konsumen tercukupi,” ujarnya dalam kesempatan yang sama.
Setyo mengaku, pihaknya telah memproses 80 kasus pelanggaran yang dilakukan oleh oknum tertentu. Adapun pelanggaran mayoritas terjadi di daerah luar Jabodetabek dengan modus menggelonggong sapi.
