Bisnis.com, SEMARANG — Kementerian Perhubungan baru memiliki 30 unit kapal perintis baru, dari target 100 armada yang dipesan sejak 2015.
Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Bay Mokhamad Hasini mengatakan sisa dari total kapal yang dipesan tersebut akan rampung pada akhir tahun ini.
“Sejak Desember 2015, Kemenhub selenggarakan kontrak terhadap pembangunan 100 unit kapal perintis milik negara dan bersifat multiyears. Saat ini baru 30 unit dan pada 2017 seharusnya selesai 70 unit yang terdiri dari 50 kapal penumpang sekaligus barang, 15 kapal kontainer, dan 5 unit kapal pengangkut ternak,” ujarnya belum lama ini.
Menurut dia, tentunya untuk pembangunan kapal perintis tak akan berhenti sampai di sini. Apalagi 100 kapal sangat kecil jumlahnya dibandingkan dengan kebutuhan transportasi menghubungkan sekitar 17.000 pulau di Indonesia.
Dengan penambahan kapal perintis tersebut diharapkan ke depan lama pelayaran yang biasanya mencapai 14 hari bisa dipersingkat menjadi 7 hari khususnya di pulau-pulau terluar yang sebelumnya sulit dijangkau. Dia menyebut, saat ini total ada 96 trayek kapal perintis.
Dari jumlah tersebut, 46 diantaranya dikelola perusahaan pelat merah PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) dan sifatnya penugasan dari negara. Sisanya, dikelola pihak swasta. Menurut dia, dengan penambahan kapal baru armada yang dimiliki swasta bisa diganti karena menggunakan kapal barang yang tak layak bagi penumpang.
“Swasta yang kapal barang dilengkapi tenda untuk angkutan penumpang. Seharusnya yang ini kami ganti semua karena tak manusiawi. Sebelum pemesanan ini ada 50 kapal perintis yang sudah ada dank e depan akan terus ditambah” ujarnya.
Dia menyebut pihak swasta tidak perlu khawatir karena pemerintah akan tetap memberikan pengelolaan trayek sebagian kapal perintis di luar Pelni. Bahkan hal itu menurutnya akan diperkuat Peraturan Menteri. Perusahaan swasta nantinya hanya mengoperasikan, sedangkan biaya operasioal tetap dari pemerintah.
Adapun kapal perintis yang paling baru diterima pihaknya yaitu tipe 1.200 GT dari PT Yasa Wahana Tirta Samudera pada Selasa (6/6) di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang. Menurutnya, tipe kapal perintis yang dipesan pemerintah berbeda-beda dari perusahaan galangan yang berbeda pula.
“Ada 750 GT, 500 GT, ada juga 2.000 GT tergantung akan berlayar di mana. Tipe 2.000 GT biasanya untuk di daerah yang ombaknya cukup besar seperti Maluku Utara, Kepulauan Riau atau Laut Cina Selatan,” tuturnya.
Sementara itu, Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Indonesian National Shipowners Association (DPP INSA) Carmelita Hartoto mengatakan, pihaknya berharap pemerintah ke depan semakin banyak memberikan tugas pengoperasian kapal perintis kepada pihak swasta.
Hal tersebut dinilai akan menumbuhkan iklim bisnis yang baik serta memacu ekonomi di daerah-daerah yang selama ini sulit dijangkai.
“Rata-rata yang dapat pembangunan kapal ini anggota kami. Selain galangan kapal perlu juga jadi operator kapal karena selalu ada konektivitas antara antara bisnis galangan dan pelayaran,” ucapnya.
