Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menilai sistem jalan berbayar (electronic road pricing /ERP) merupakan solusi efektif dalam mengurangi jumlah kendaraan yang memadati jalan-jalan di Ibu Kota.
“Itu [penerapan] ERP betul-betul enggak boleh trial and error. Harus betul-betul bagus. Ini untuk memaksa warga naik angkutan umum,” kata Plt Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat di Balai Kota, Kamis (8/6/2017).
Djarot mengungkapkan, meskipun ERP di Jakarta merupakan yang pertama di Indonesia, dirinya optimistis dengan teknologi yang akan digunakan, karena sudah teruji di negara-negara maju dengan kondisi lalu lintas dan perilaku warganya seperti Singapura, Hong Kong dan beberapa negara lainnya di Eropa.
“Nah, kalau dia enggak mau, memaksa naik mobil pribadi boleh, tapi ada konsekuensinya. Angkutan taksi online atau konvensional sedikit demi sedikit akan berkurang karena ongkosnya akan mahal,” ujar Djarot.
Pada 2014, gantry atau gerbang pendeteksi on-board unit sempat terpasang di ruas Jl Sudirman dan Jl. H.R. Rasuna Said guna menghimpun data pengguna jalan. Pelelangan sudah dilaksanakan pada 2016 dan ditargetkan sistem ERP ini sudah bisa digunakan pada 2017.
Dilansir dari website Jakarta Smart City, ada tiga pilihan teknologi yang bisa diterapkan dalam sistem ERP di Jakarta.
Baca Juga
Dedicated Short Range Communication (DSRC) atau ERP berbasis komunikasi jarak pendek adalah sistem yang membutuhkan on-board unit dan gerbang pendeteksi yang akan mengurangi saldo pengguna kendaraan yang masuk ke jalur dengan sistem ERP.
Automatic Number Plate Recognition (ANPR) adalah teknologi pengenalan nomor plat mobil menggunakan kamera yang dipasang di titik-titik tertentu pada ruas jalan yang menerapkan sistem ERP.
Global Positioning System (GPS) adalah teknologi pada sistem ERP yang membutuhkan bantuan satelit untuk mendeteksi keberadaan kendaraan yang masuk ke ruas jalan yang menerapkan ERP sehingga tidak diperlukan lagi gerbang pendeteksi atau on-board unit.
