Cari berita
  • facebook
  • twitter
  • instagram
  • youtube
Bisnis.com

Konten Premium

Epaper Bisnis Indonesia tokotbisnis Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Gubernur Baru Babel Janji Benahi Tambang Timah Ilegal

Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Djohan resmi menjabat sebagai Gubernur Bangka Belitung yang baru bersama wakilnya Abdul Fatah.
Syafri Ario
Syafri Ario - Bisnis.com 25 Mei 2017  |  01:13 WIB
Gubernur Baru Babel Janji Benahi Tambang Timah Ilegal
Aktivitas tambang timah Belitung Timur, Provinsi Bangka Belitung - Bisnis.com
Bagikan

Kabar24.com, PANGKALPINANG - Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Djohan resmi menjabat sebagai Gubernur Bangka Belitung yang baru bersama wakilnya Abdul Fatah.

Usai sertijab, Erzaldi berjanji membenahi tata kelola tambang timah ilegal yang selama ini masih marak di Babel.

Erzaldi mengatakan selagi untuk kesejahteraan masyarakat Babel, dia akan mewujudkannya termasuk mengkaji bagaimana tata kelola pertambangan rakyat. Untuk mewujudkan itu, dia perlu dukungan semua pihak demi satu tujuan.

"Kami berdua hanya dua orang manusia yang perlu dukungan birokrat, DPRD, dan doa dari masyarakat Babel, saatnya ini dijadikan momen konsolidasi antara daerah, antara provinsi dan kabupaten harus tidak ada batasnya, harus satu tujuan membangun satu negri serumpun sebalai," ujarnya.

Erzaldi mengemukakan hal tersebut selepas sertijab di lapangan kantor Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang pada Rabu (24/5/2017).

Dia meminta rasa cinta dan ketulusan dalam membangun Babel yang sejahtera, makmur, dan berkah. "Pembangunan Negeri Babel yang bermartabat dan menyejahterakan masyarakatnya," ujar Erzaldi.

Pengamat politik, Hanta Yuda, yang hadir pada sertijab tersebut mengatakan gubernur baru harus punya concern tinggi terhadap kemajuan sektor perkebunan lada, penataan di bidang pertambangan, dan penataan birokrasi.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (Perpu) pengganti Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, kewenangan penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) yang semula ada di tangan Bupati dan Walikota, akan dialihkan ke pemerintah pusat dan provinsi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

tambang timah babel
Editor : M. Syahran W. Lubis
Bagikan

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Lainnya

Berita Terkini

back to top To top