Bisnis.com, MATARAM -- Asean Working Group on Forest Management ke-13 menyoroti pola pengelolaan hutan NTB melalui Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang dinilai berhasil.
KPH membangun hutan negara dengan konsep pengelolaan berbasis teritorial atau kawasan berbasis administratif agribisnis atau berbasis komoditas.
Pola ini dinilai mampu memberi ruang dan kesempatan bagi para pemangku kepentingan agar dapat memperoleh manfaat secara optimal dari hutan dengan tetap menjaga kelestariannya.
Wakil Gubernur NTB Muhammad Amin berharap kelompok kerja Asean untuk pengelolaan hutan ini dapat memberikan dampak positif terhadap pengelolaan hutan di NTB dan dunia pada umumnya.
"KPH di NTB mampu dijalankan dengan baik, melibatkan pemangku kepentingan hutan, penegakan hukum dalam memberantas pembalakan liar, penyelesaian konflik tenurial, membangun kemitraan produktif dengan masyarakat yang telah diinternalisasi ke dalam program pengelolaan KPH," ujar Amin di Mataram, Selasa (23/5/2017).
Provinsi NTB saat ini telah membentuk 11 unit KPH yang mencakup kawasan hutan seluas 898.087,43 Ha, terbagi menjadi 449.141,35 Ha hutan lindung dan 448.946.08 Ha hutan produksi.
Baca Juga
Hal tersebut sesuai dengan keputusan Menteri Kehutanan Nomor 337 tahun 2009.
Selain itu, ada juga hutan konservasi dalam bentuk Taman Nasional dan KPH Konservasi, dengan seluas 173.636,40 Ha, total kawasan hutan di Provinsi NTB sekitar 1.071.722,83 Ha.
Amin mengakui, kehutanan adalah sektor yang cukup rumit, terdapat banyak pemangku kepentingan dan kebijakan. Sementara itu, cakupannya sangat luas dan tersebar sedemikian rupa, sehingga dibutuhkan sinergitas dalam pengelolaan hutan, tegasnya.
Untuk itu, Amin menaruh harapan besar atas dengan ipilihnya Provinsi NTB sebagai tempat pelaksanaan 13th Asean Working Group on Forest Management, akan mampu menghasilkan terobosan-terobosan baru dari para ahli kehutanan internasional. Khususnya, regulasi yang berkaitan dengan reformasi tata kelola hutan di wilayah Asean.
.jpg?w=300&h=221)
