Kabar24.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo menyosialisasikan program redistribusi aset yang menyasar ke pihak pesantren ketika membuka musyawarah kerja Himpunan Pengusaha Nahdliyin.
Presiden mengatakan selama berpuluh-puluh tahun konsensi lahan diberikan kepada segelintir orang yang dekat dengan kekuasaan.
Pada era pemerintahannya, Presiden ingin mengubah pola tersebut. Sekitar 12,7 juta hektare lahan siap dibagikan. Konsensi lahan akan diberikan kepada rakyat, utamanya pengusaha kecil dan menengah, koperasi, nelayan, petani, dan pondok pesantren.
"Tapi tidak hanya diberikan, ada syarat-syaratnya, harus bisa membuat lahan itu menjadi produktif," ucap Presiden saat meresmikan pembukaan Musyawarah Kerja Nasional I dan Halaqoh Ekonomi Nasional Himpunan Pengusaha Nahdliyin (NPH) Tahun 2017 di Pondok Pesantren As-Tsaqafah, Jakarta, pada Jumat (5/5/2017).
Syarat yang dimaksud antara lain tujuan penggunaan lahan dan komitmen penerima konsensi. Kepala Negara menekankan jangan sampai setelah surat konsensi lahan itu diberikan, lantas dipindahtangankan ke pihak lain.
"Kami ingin pengusaha kecil naik level. tapi dengan kompetisi yang baik. Bukan pemberian fasilitas yang menjadikan kita tidak baik," katanya.
Menurut Kepala Negara, skema dan rancangan redistribusi aset akan diatur oleh Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution. Selama satu setengah tahun, dari hasil penelusuran pemerintah, ditemukan sekitar 12,7 juta hektare lahan yang dapat diberikan ke masyarakat.
"Saya ingin pekerjaan ini dikerjakan secara detil. Betul-betul bermanfaat bagi umat, betul-betul menggerakan ekonomi yang di bawah. Polanya sudah ada, akan kita konsultasikan ke pelaku-pelaku yang akan saya berikan," kata Presiden.
