Bisnis.com, JAKARTA - Think before posting, wise while online. Tulisan yang tidak terlalu mencolok di punggung Anita Wahid ketika memasuki ruangan acara di sebuah hotel di Jakarta, sontak membuat Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara memutuskan menunda penjelasannya.
Apalagi, tulisan itu memiliki korelasi dengan paparannya mengenai media sosial dan media konvensional serta upaya memerangi kabar fitnah atau hoax.
“Ya.. Think before posting, wise while online. Jangan biarkan jarimu menyakiti orang lain,” tutur Rudi di sela rangkaian acara memperingati Hari Kebebasan Pers Dunia yang dirayakan setiap 3 Mei, di Jakarta, pekan lalu.
Merebaknya kabar fitnah melalui jejaring sosial, kata dia, membuat media konvensional harus mengambil peran lebih besar dengan menghasilkan karya jurnalistik yang dapat menjadi referensi bagi pembacanya.
Tak bisa dipungkiri, media konvensional saat ini sudah tergusur oleh media online dan media sosial dalam kecepatan memproduksi berita dan menjangkau pembacanya. Akan tetapi, media konvensional sekarang ini mulai menemukan ruang baru, yakni memproduksi berita berkualitas dalam memerangi hoax.
Menurut paparan Rudi, orang di Indonesia saat ini yang terhubung melalui ponsel mencapai 170 juta lebih. Dari jumlah ini, lebih dari 80 juta di antaranya telah tersambung dengan internet.
Dengan jumlah tersebut, produksi berita melalui jejaring sosial maupun pesan berantai menjadi masif dan sulit diukur kebenarannya. Itu sebabnya diperlukan sumber rujukan guna menangkal kabar bohong itu.
“Saya meyakini hoax tidak bisa ditekan 100%, tetapi perlahan kita akan mendapatkan berita yang lebih baik dari waktu ke waktu [melalui upaya bersama memproduksi berita berkualitas dan memerangi hoax]," katanya.
Untuk mencapai itu semua, Rudi mengharapkan setiap lapisan masyarakat melakukan seleksi dari internal sebelum mempercayai sebuah kabar. Dia juga mengingatkan di Indonesia terdapat sejumlah hukum positif yang dapat menjerat penyebar kabar bohong.
“Kita punya UU Pers, aturan anti SARA, hingga larangan ujaran kebencian,” katanya.
TIDAK SEMPURNA
Di sisi lain, Duta besar Australia untuk Indonesia, H.E. Paul Grigson mengatakan meski diharapkan memproduksi berita berkualitas, media konvensional tetap saja tidak sempurna.
Dibutuhkan tanggung jawab bagi pengguna media sosial bahwa yang dibaca dan dibagikan ke lingkungannya adalah informasi yang benar. “Setiap orang harus bertanggung jawab memeriksa kebenaran berita yang akan disebarkan,” katanya.
Sementara itu, Advisor for Communication and Information UNESCO Office Lim Ming-Kuok menyatakan bahwa membesarnya informasi hoax menjadi sebuah kesempatan bagi jurnalis memproduksi berita lebih baik.
Menurut dia, menekan hoax harus dimulai dari setiap orang memiliki keinginan untuk memeriksa ke sumber asal informasi yang diterimanya.
Kendati tidak sempurna, dia mengatakan, di Indonesia kebebasan pers semakin membaik. Dia juga menekankan tidak ada negara yang benar-benar sempurna menerapkan kemerdekaan bagi pekerja media. “Kebebasan pers di Indonesia tidak terlalu buruk,” katanya.
Wakil Ketua Dewan Pers Ahmad Djauhar mengatakan saat ini lembaganya tengah mendorong industri pers yang semakin sehat guna melawan kabar hoax. Sejumlah kebijakan tengah disiapkan mulai dari dorongan ketaatan akan kode etik hingga pendataan mandiri bahwa perusahaan pers tersebut merupakan anggota yang dinaungi oleh dewan pers.
“Kami akan terapkan QR Code untuk media terverifikasi,” katanya.
Dengan pola ini, Djauhar mengharapkan para pembaca media di Indonesia mengetahui sebuah perusahaan pers terverifikasi atau tidak. Pola ini juga membuka ruang bagi narasumber untuk bersedia memberikan informasi ataupun menolaknya.
