Miryam Haryani DPO: Kenapa KPK Disebut Gengsi?

Kuasa hukum Miryam S. Haryani menilai Komisi Pemberantasan Korupsi terlampau berlebihan dengan memasukan kliennya ke dalam daftar pencarian orang alias DPO karena dia menjamin bahwa kliennya sedang berada di Bandung, Jawa Barat.
MG Noviarizal Fernandez
MG Noviarizal Fernandez - Bisnis.com 27 April 2017  |  17:40 WIB
Miryam Haryani DPO: Kenapa KPK Disebut Gengsi?
Mantan anggota Komisi II DPR tahun 2009-2014 Fraksi Partai Hanura Miryam S Haryani meninggalkan ruangan usai bersaksi dalam sidang kasus tindak pidana korupsi pengadaan pekerjaan KTP elektronik (E-KTP) dengan terdakwa Sugiharto dan Irman di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (30/3). - Antara/Sigid Kurniawan

Kabar24.com, JAKARTA — Kuasa hukum Miryam S. Haryani menilai Komisi Pemberantasan Korupsi terlampau berlebihan dengan memasukan kliennya ke dalam daftar pencarian orang alias DPO karena dia menjamin bahwa kliennya sedang berada di Bandung, Jawa Barat.

Aga Khan, pengacara Miryam S. Haryani mengatakan kliennya tidak melarikan diri dan sebelumnya dia telah memberitahukan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bahwa politisi tersebut tidak akan memenuhi panggilan penyidik karena tengah mengajukan gugatan praperadilan atas penetapannya sebagai tersangka.

“Kliennya saya ada di Indonesia, daerah Jawa. Saya berani jamin 100%. KPK itu ada-ada aja. Harusnya bisa konfimasi ke lawyer. Kenapa gengsi untuk konfimasi ke saya. Saya dua hari sekali memberi kabar,” tuturnya, Kamis (27/4/2017).

Dia mengatakan meski KPK memiliki hak untuk meminta kepolisian dan Interpol memasukkan nama Miryam S. Haryani ke dalam DPO tapi kliennya juga mempunyai hak untuk diperlakukan secara adil sehingga dia memprotes keras upaya yang dilakukan oleh komisi antirasuah tersebu.

“Kami sudah beritahukan secara baik-baik, lewat surat tapi mereka ngeyel.”

Sebelumnya, Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah mengatakan pihaknya telah mengirimkan surat kepada Polri yang ditembuskan kepada Interpol Indonesia untuk memasukan Miryam Haryani, politisi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) untuk diburu.

“Dasar pengiriman DPO tersebut adalah sejumlah peraturan perundang-undangan tentu saja termausk juga permintaan pada Kapolri dan jajarannya untuk melakukan penangkapan terhadap yang bersangkutan dan jika penangkapan sudah dilakukan, bisa diserahkan ke KPK dan kita akan berkoordinasi lebih lanjut,” tuturnya.

KPK, lanjutnya, menyesalkan sikap tidak koperatif yang ditunjukkan oleh Miryam S. Haryani karena sudah memberikan kesempatan kepada Miryam yang berstatus tersangka untuk diperiksa oleh penyidik. Tidak hanya itu, atas permintaan tersangka yang dilengkapi dengan surat keterangan dari dokter bahwa ia harus beristirahat, KPK kemudian menjadwalkan ulang pemeriksaan. Oleh karena itu dalam proses penyidikan ini pihaknya memandang perlu untuk menerbitkan surat DPO.

“Kita berharap juga kalau memang ada informasi dari masyarakat atau dari pihak lain terkait dengan keberadaan tersangka, dapat melaporkan ke kantor kepolisian yang terdekat karena saat ini kita mengirimkan surat DPO tersebut ke Kapolri dan kita tentu melakukan korrdinasi juga dengan pihak kepolisan tentang hal ini,” katanya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
KPK

Editor : Stefanus Arief Setiaji

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top