Bisnis.com, JAKARTA - Kebijakan pemerataan ekonomi yang diluncurkan Presiden Joko Widodo memiliki foksu pada empat program Quick Wins.
Kebijakan ini menitikberatkan pada reforma agraria termasuk legalisasi lahan transmigrasi, pendidikan dan pelatihan vokasi, perumahan untuk masyarakat miskin perkotaan, serta ritel modern dan pasar tradisional.
Berikut penjelasan Quick Wins, dikutip dari laman resmi Sekretariat Negara, Sabtu (22/4/2017).
Quick Wins Reforma Agraria, termasuk Legalisasi Lahan Transmigrasi
Dari total 4,5 juta hektar (ha), sebanyak 220.000 ha merupakan lahan transmigrasi dan 3.800 ha Prona siap dilegalisasi. Adapun, sebanyak 23.000 ha tanah terlantar dan 707.000 ha dari pelepasan kawasan hutan juga siap diredistribusi.
Lahan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) yang telah diidentifikasi tersebar di beberapa provinsi, seperti Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Riau, Kalimantan Barat, Sumatera Barat, Sumatra Utara, dan Maluku.
Mengenai perhutanan sosial, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) siap mendistribusikan akses pengelolaan perhutanan sosial seluas 211.522 ha untuk 48.911 kepala keluarga dengan jumlah izin mencapai 134. Peluncurannya difokuskan ke 11 desa dengan total luas 15.576 ha untuk 9.411 kepala keluarga.
Selain itu, mengenai legalisasi lahan transmigrasi, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution menyebutkan sudah mengidentifikasi 342.344 bidang lahan transmigrasi (± 220.000 ha) yang belum disertifikasi. Rinciannya, sejumlah 66,32% di antaranya sudah berstatus Hak Penggunaan Lahan (HPL) sehingga perlu difokuskan untuk melegalisasi lahan ini karena prosesnya yang lebih cepat dibandingkan yang lain. Pelaksanaan perlu diprioritaskan di Sumatra Selatan sebanyak 46.091 bidang, Riau sebanyak 12.767 bidang, dan Kalimantan Timur 5.217 bidang.
Baca Juga
"Saya ingatkan lagi, pemberian sertifikat ini bukan sekadar bagi-bagi lahan. Tetapi fokus pada tanah yang telah diberikan dapat menjadi modal ekonomi produktif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat," kata Presiden Joko Widodo.
Quick Wins Pendidikan dan Pelatihan Vokasi
Beberapa kebijakan vokasi dan tenaga kerja disusun untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) terutama agar dapat menyelaraskan dengan kebutuhan industri dan mendukung program prioritas pemerintah. Ada dua langkah kebijakan yang akan diambil pemerintah.
Pertama, penyusunan dan penguatan peta jalan pendidikan dan pelatihan vokasi. Hal ini dilakukan melalui reklasifikasi lapangan usaha dan jabatan serta prioritisasi lapangan usaha dan jabatan di Indonesia.
Kedua, kebijakan job matching antara vokasi dan industri. Pemerintah akan fokus pada penguatan program vokasi untuk industri yang memiliki asosiasi kuat dan skema vokasional yang telah berjalan untuk sektor otomotif, pariwisata dan perhubungan.
Quick Wins Perumahan untuk Masyarakat Miskin Perkotaan
Pemerintah juga berkomitmen pada pembangunan perumahan yang berada di dalam wilayah perkotaan yang terkoneksi baik dengan pusat aktivitas, sumber ekonomi, dan transportasi publik bagi masyarakat miskin perkotaan. Tiga kebijakan inti perumahan, antara lain penyediaan tanah untuk perumahan yang terjangkau (land availability), kebijakan penerapan skema perumahan bagi MBR (social housing), kebijakan penguatan skema pembiayaan bagi masyarakat (housing financing).
Quick Wins Ritel Modern dan Pasar Tradisional
Pemerintah juga memetakan beberapa kebijakan untuk meningkatkan daya saing sektor ritel serta memperkuat sinergitas ritel tradisional dan modern.
Presiden menegaskan implementasi dari seluruh kebijakan ini tidak semuanya dapat ditargetkan dalam jangka pendek, melainkan sampai jangka panjang. Pemerintah yakin Kebijakan Pemerataan Ekonomi ini tidak hanya mewujudkan transformasi ekonomi nasional yang lebih baik, tetapi juga merupakan landasan yang perlu dan cukup untuk menyiapkan ekonomi nasional Indonesia lolos dari jebakan penghasilan menengah (middle income trap) menuju status sebagai negara maju.
