Kabar24.com, JAKARTA - Guru besar hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana berpendapat Wakil Presiden Amerika Serikat Mike Pence sebaiknya membatalkan kunjungan ke Indonesia.
"Jadi menurut saya sebaiknya kunjungan Wakil Presiden Pence ke Indonesia dibatalkan. Ada 4 alasan untuk ini," ujar Juwana, di Jakarta, Senin (10/4/2017) .
Pertama, tindakan unilateral Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, ke Suriah. Masyarakat Indonesia pasti menentang dan ini menyulitkan posisi pemerintah bila menerima Pence.
"Kedua, kebijakan pemerintah AS yang tidak bersahabat terhadap dunia Islam, termasuk membuat executive order dari negara yang dikualifikasi sebagai negara teror yang populasinya adalah muslim," kata dia.
Hal itu, lanjutnya, akan membuat pemerintah Indonesia kikuk ketika menerima Pence.
"Ketiga, Presiden Trump memasukkan Indonesia dalam kategori negara yang mencurangi AS dalam perdagangan internasional. Ini tentu tidak bisa diterima oleh Indonesia," kata dia.
Kalau Indonesia, lanjutnya, dituduh demikian harusnya Indonesia dibawa ke Badan Penyelesaian Sengketa WTO (Dispute Settlement Body DSB), AS dan Indonesia merupakan anggota.
"Terakhir, ada isu Wakil Presiden Pence ke Indonesia dalam rangka urusan Freeport. Nah, kan sekarang Freeport sudah terima untuk mengubah status Kontrak Karya menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus," kata dia.
Ia menegaskan kehadiran Pence justru akan dicurigai publik agar Indonesia melakukan kompromi baru.
"Kehadiran Pence juga tidak akan disambut secara antusias seperti halnya Presiden Obama atau Menlu Hillary Clinton saat datang ke Indonesia," pungkas dia.
Wakil Presiden Amerika Serikat Mike Pence akan melakukan lawatan ke Korea Selatan, Jepang, Indonesia, Australia dan Hawaii bulan ini, ungkap Gedung Putih.
Pence akan tiba di Seoul pada 16 April dan selanjutnya berkunjung ke Tokyo pada 18 April, ke Jakarta pada 20 April, ke Sydney pada 22 April dan Honolulu ada 24 April, kata Gedung Putih.
Menurut Gedung Putih, Pence akan memanfaatkan kunjungan resmi pertamanya ke kawasan Asia-Pasifik itu untuk membahas kebijakan-kebijakan ekonomi.
