Cari berita
  • facebook
  • twitter
  • instagram
  • youtube
Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia tokotbisnis Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Mafia Tanah Bekerja Bagai Rayap. Tahu-Tahu Seperti Ini Kejadiannya

Aktivitas mafia tanah tak ubahnya rayap yang tak kenal lelah bekerja. Tahu-tahu, kita akan tahu kehadiran rayap saat melihat tumpukan tanah tegak bagai menara di atas lantai, atau menempel membentuk garis panjang di dinding rumah.
Saeno, Thomas Mola
Saeno, Thomas Mola - Bisnis.com 18 Maret 2017  |  21:57 WIB
Mafia Tanah Bekerja Bagai Rayap. Tahu-Tahu Seperti Ini Kejadiannya
Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian (kiri) bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang, Sofyan Djalil (kanan) berjabat tangan usai memberikan keterangan kepada wartawan mengenai kasus mafia tanah di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (17/3). - Antara/Reno Esnir
Bagikan

Kabar24.com, JAKARTA--Aktivitas mafia tanah tak ubahnya rayap yang tak kenal lelah bekerja. Tahu-tahu, kita akan tahu kehadiran rayap saat melihat tumpukan tanah tegak bagai menara di atas lantai, atau menempel membentuk garis panjang di dinding rumah.

Bahkan, menurut Kapolri Tito M. Karnavian, mafia tanah menjadi penyebab banyaknya laporan atas kasus pertanahan di kepolisian.

Kapolri menegaskan, permasalahan mafia tanah membutuhkan koordinasi lintas lembaga sehingga kerja sama dengan Kementerian ATR akan sangat membantu meminimalisir masalah tanah di Tanah Air.

"Mafia tanah ini banyak melakukan bermacam-macam modus pertanahan yang mengakibatkan sertifikat overlapping, sertifikat palsu, alas hak palsu sehingga banyak laporan kepada kami,” paparnya.

Terkait dengan kondisi itu, Jumat (17/3/2017), Kepolisian Republik Indonesia  atau Polri menjalin kerja sama dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk memberantas mafia tanah. 

Kerja sama dengan Polri juga bertujuan menangani kasus agraria dan tata ruang, pungutan liar dan percepatan sertifikat aset Polri. Kerja sama diikat dalam MoU antara kedua lembaga pemerintah tersebut.

Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan A. Djalil mengatakan konflik pertanahan sangat banyak dan 70% dari konflik tersebut adalah sengketa tanah.  

"Konflik karena perbuatan yang melanggar hukum. Dimensi penyebabnya juga banyak dan salah satunya adalah mafia tanah,” ujarnya dalam keterangan resmi, dikutip Bisnis, Sabtu (18/3/2017).

Sofyan menuturkan untuk mengatasi konflik pertanahan tersebut, jajaran Kementerian ATR/BPN siap melakukan perubahan. Salah satunya ialah dengan tidak melakukan pungutan liar guna memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

Sofyan menambahkan kerja sama dengan Polri juga bertujuan membantu Polri untuk mensertifikatkan semua aset yang dimiliki kepolisian.

"Saya berharap sebelum masa berlaku MoU ini berakhir, aset tanah milik Polri semuanya sudah bersertifikat,” tambahnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

agraria tanah
Editor : Saeno
Bagikan

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Lainnya

Berita Terkini

back to top To top