Bisnis.com, JENEWA — Roberto Azevedo kembali menjabat sebagai Direktur Jenderal Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) untuk kedua kalinya.
Kembalinya Azevedo sebagai Direktur Jenderal WTO merupakan hasil dari kesepakatan anggota-anggota WTO dalam pertemuan Dewan Umum. Sebagai rasa terima kasih Azevedo kepada anggota WTO, dirinya berjanji akan membawa WTO menjadi lebih baik.
“WTO telah berada di jalan yang benar. Kami telah mencapai banyak kesepakatan selama beberapa tahun terakhir. WTO lebih kuat hari ini daripada di 2013,” ujarnya.
Sebuah tonggak utama bagi sistem perdagangan global tercapai pada 22 Februari, ketika kesepakatan multilateral pertama berkesimpulan dalam sejarah 21 tahun WTO mulai berlaku.
Dalam menerima empat ratifikasi lebih untuk Perjanjian Fasilitasi Perdagangan (TFA), WTO telah memperoleh dua pertiga penerimaan perjanjian dari 164 anggotanya yang diperlukan untuk membawa TFA berlaku.
“Dampak ini akan lebih besar daripada penghapusan semua tarif yang ada di seluruh dunia,” kata Azevedo menyoroti sambil menambahkan bahwa TFA adalah reformasi terbesar perdagangan global abad ini.
Kendati demikian, Azevedo menggarisbawahi bahwa WTO dapat berbuat jauh lebih banyak, terutama untuk para pelaku usaha yang lebih kecil dan pihak yang merasa kurang mendapat manfaat ekonomi perdagangan. “Kita harus membangun sistem perdagangan yang lebih inklusif,” imbuhnya.
Sebelumnya, dia memang menegaskan kesediaannya untuk kembali menjabat di periode kedua dalam sebuah surat kepada anggota WTO pada 3 November 2016 pada awal proses seleksi.
Dia satu-satunya kandidat yang dinominasikan untuk posisi tersebut ketika proses ditutup pada 31 Desember 2016.
Sementara itu, secara terpisah, pemerintah Jepang mengatakan kepada Amerika Serikat bahwa tax border/pajak batasan yang diberlakukan disetiap impor tidak melanggar ketentuan yang telah diterapkan oleh WTO.
Pernyataan itu diungkapkan oleh Yasutoshi Nishimura selaku Penasihat Perdana Menteri Shinzo Abe di Tokyo, Rabu (1/3/2017).
Dia menuturkan bahwa Jepang tidak akan mengabaikan perjanjian perdagangan bilateral dengan Amerika Serikat, meski Jepang belum ingin memulai pembicaraan terkait hubungan bilateral tersebut.
Hal ini dikarenakan AS menempatkan prioritas tinggi pada negosiasi ulang Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Utara. “Kami tidak ingin ada pajak perbatasan untuk melanggar aturan WTO dengan menjadi sistem pajak yang dimaksudkan untuk mempromosikan ekspor,” ujar Nishimura.
“Posisi kami adalah aturan WTO dan multilateralisme itu penting dan kami ingin melobi untuk itu,” imbuhnya.
Bulan lalu, PM Jepang Shinzo Abe dan Presiden AS Donald Trump menyepakati kerangka baru dalam dialog ekonomi untuk membahas perdagangan dan investasi infrastruktur meski kedua negara belum menetapkan jadwal pembahasan tersebut.
Pemerintah Jepang menyatakan prihatin atas kebijakan proteksionisme AS.
Namun diketahui bahwa akhir-akhir ini Trump mulai melunak sejak dirinya bertemu dengan Abe dimana kedua pemimpin sepakat untuk mengadakan dialog ekonomi.
Oleh karena itu, dengan melunaknya Trump, Jepang berharap tidak ada lagi perselisihan di sektor perdagangan antar kedua negara tersebut.
