Kabar24.com, JAKARTA—Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto menjamin aksi pada Sabtu (11/2/2017) atau disebut sebagai 112 tidak akan berlangsung di jalan raya dan hanya di masjid-masjid setempat.
Usai bertemu Presiden Joko Widodo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (10/2/2017), Wiranto mengatakan para tokoh yang akan memimpin aksi tersebut sudah sepakat untuk tidak membuat masyarakat resah dan menjaga agar suasana tetap kondusif.
“Beberapa kelompok, terutama FPI dan GNPF, memberikan suatu komitmen bahwa mereka akan ikut menjaga agar pilkada kondusif. Itu yang saya pegang,” katanya.
Dia menambahkan, masyarakat juga diharapkan tetap tenang serta tidak terpengaruh hoax dan provokasi yang disebarkan oleh kelompok yang ingin menggunakan momentum tersebut untuk memperkeruh situasi jelang pencoblosan pilkada serentak pada 15 Februari.
Dia menjabarkan, aksi long march tidak akan diizinkan karena akan berbenturan dengan kegiatan kampanye dari para kontestan Pilkada DKI yang memasuki hari terakhir. “Jadi long march, seperti FPI dan GNPF tidak ada.”
Tadi malam, Wiranto sendiri telah bertemu dengan para pimpinan kelompok yang menjadi motor aksi 112, seperti Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF), Forum Umat Islam (FUI) dan Front Pembela Islam (FPI).
“Saya kira suatu gentlemen agreement, suatu kesepakatan yang harus kita sepakati karena orientasinya kepada keamanan masyarakat. Kalaupun ada pelanggaran-pelanggaran hukum dan peraturan, saya sudah sampaikan bahwa setiap pelanggaran maka kepolisian akan bertindak tegas, tidak pandang bulu.”
