Bisnis.com, MALANG — Pemerintah menyiapkan dana US$762 juta untuk menyulap kawasan kumuh menjadi kawasan tertata baik di 333 kota/kabupaten di Indonesia.
Kepala Project Management Unit (PMU) Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Didiet Arief Akhdiat mengatakan pendanaan sebesar itu dibiyai Bank Dunia, IDB, dan Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) berupa pinjaman lunak.
“Dana sebesar itu diperuntukkan sampai 2019, sesuai dengan target 100:0:100, yakni air bersih 100%, kawasan kumuh 0%, dan sanitasi 100%,” ujarnya di Malang, Kamis (9/2/2017).
Menurut dia, pada 2014 proporsi kawasan kumuh mencapai 10%, tetapi sampai akhir tahun lalu sudah turun menjadi 8%.
Sampai akhir 2019, diperkirakan penurunan kampung kumuh bisa berkurang lagi menjadi sekitar 5%-4% saja.
Dari 517 kota/kabupaten se-Indonesia, kata dia, kota/kabupaten yang ada kawasan kumuhnya ada 333. Kawasan-kawasan yang ada kawasan kumuhnya sudah ada penetapannya.
Karena itulah, nantinya pemerintah mengucurkan dana untuk tiap kelurahan/desa yang kawasannya sudah ditetapkan menjadi kawasan kumuh sehingga perlu rehabilitasi. Setiap desa/kelurahan akan mendapatkan kucuran Rp500 juta.
Problem dalam pengentasan kawasan kumuh, terutama pada aspek pembiyaan dan pembebasan tanah.
Kawasan yang direhabilitasi (video dari Dokter Kota - Permukiman Kumuh Kota Malang) yang penting menjadi tertata dan tiap rumah dianggap sudah memenuhi syarat kesehatan.
Program Kotaku, dia yakinkan, tidak bisa hanya melibatkan pemerintah pusat, namun stake holder harus terlibat. Seperti masalah air bersih atau minum, maka menjadi tugas PDAM untuk pemenuhannya.
Begitu juga sanitasi dan penataan serta reahabilitasi kawasan kumuh, maka Dinas Pekerjaan dan Perumahan Rakyat menjadi ujung tombaknya.
Wali Kota Malang Mochamad Anton menegaskan pihaknya akan mendukung program Kotaku menuju target 100:0:100. Namun permasalahan yang menyangkut legalitas harus dibereskan terlebih dulu. Di Kota Malang, ada 29 titik dinyatakan sebagai kawasan kumuh.
Contohnya, kawasan yang berada di bantaran sungai. Begitu juga kawasan yang berada di pinggir rel maupun stasiun kereta api.
Harus ada klarifikasi dari institusi yang menangani sehingga saat program dikerjakan tidak ada hubungan dengan aspek legalnya.
“Kami sebenarnya sudah membuat terobosan untuk membenahi kawasan di DAS Brantas dengan melibatkan swasta,” ujarnya.
Terobosan lainnya, mengusung konsep kampung tematik. Dengan model pengembangan kampung seperti, maka dengan sendirinya akan dapat menata kawasan menjadi tidak kumuh.
“Kami siap mendukung dari sisi pembiayaan sebagai penyertaan pendanaan dari pemerintah pusat,” katanya.
