Bisnis.com, JAKARTA - Berikut ringkasan headlines Bisnis Indonesia edisi cetak Kamis, 2 Februari 2017. Untuk menyimak lebih lanjut, silakan kunjungi http://epaper.bisnis.com/
Seksi Utama
Hal 1. KINERJA INDUSTRI: Manufaktur Menggeliat
Sinyal kebangkitan industri manufaktur mulai muncul seiring dengan kenaikan Nikkei Indonesia Manufacturing Purchasing Manager Index ke level 50, pertama kali dalam 5 bulan terakhir.
VARIABLE RATE TENDER: Acuan Baru Butuh Waktu
Kebijakan Bank Indonesia mengubah skema penetapan bunga operasi pasar terbuka dari fix rate menjadi variable rate diproyeksikan belum akan berimbas pada penurunan suku bunga simpanan dan bunga kredit dalam jangka pendek.
Hal 2. OPINI:Tantangan Pekerjaan yang Terotomasi
JOHAN AURIK Managing Partner dan Chairman A.T. Kearney
Teknologi disruptif kini mendikte masa depan kita, seiring dengan adanya inovasi baru yang semakin mengaburkan batas antara dunia fisik, digital dan biologis. Sekarang sudah ada robot yang dipergunakan di ruang operasi dan restoran cepat saji; kita sekarang bisa menggunakan pencitraan 3D dan melakukan ekstraksi stem cell untuk membuat tulang manusia dari sel pasien itu sendiri; dan teknologi pencetakan 3D juga telah menciptakan siklus ekonomi dimana kita bisa berulang kali menggunakan bahan mentah.
Hal 3. PENGENDALIAN INFLASI: Tarif Listrik Dikaji Ulang
Pemerintah akan mengkaji ulang rencana penyesuaian tarif listrik yang bakal dilakukan tiap 2 bulan sekali untuk golongan 900 VA guna menekan laju infl asi.
Hal 4. PENGELUARAN PENDUDUK: Ketimpangan Pendapatan Menciut
Kinerja perekonomian yang masih di bawah harapan sepanjang tahun lalu dinilai ikut menyebabkan perbaikan ketimpangan pendapatan di Indonesia bergerak lamban.
Hal 5. SEPUTAR AMNESTI PAJAK:POTENSI DAERAH Kekayaan dan Kepatuhan Wajib Pajak
Besarnya ekonomi suatu daerah terlihat seakan berbanding lurus dengan tingginya ketidakpatuhan wajib pajak di dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
Hal 6. PEMENUHAN TKDN PONSEL :Menanti Sikap Tegas Pemerintah
Regulasi Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) untuk ponsel 4G LTE yang telah ditetapkan pemerintah melalui Kementerian Perindustrian (Kemenperin) ternyata masih belum sepenuhnya dipenuhi vendor smartphone.
Hal 7.PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR: Jumlah Proyek Bertambah
Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas menyatakan bahwa jumlah proyek baru yang akan ditetapkan menjadi proyek strategis nasional kemungkinan bertambah dari yang dipetakan sebelumnya sebanyak 30 proyek potensial.
Hal 8. PENYERAHAN ASET SWASTA: Perda CSR Jadi Acuan Pencatatan
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan DPRD DKI sepakat dengan rencana penyusunan Perda Pengelolaan CSR sebagai dasar hukum dan acuan perbaikan standar pencatatan aset pihak swasta yang diserahkan untuk Jakarta.
Hal 9. KINERJA INDUSTRI: Manufaktur di Sejumlah Daerah Masih ‘Krisis
Industri manufaktur Sumatra Utara mengklaim hingga kini masih mengalami krisis pasokan listrik dan gas. Sementara itu, pertumbuhan produksi manufaktur besar sedang di Sumatra Selatan dan Bali minus.
Hal 10. LUNCH WITH CEO: DIREKTUR UTAMA PT ALKINDO NARATAMA TBK. HERWANTO SUTANTO 'Problem Itu Sudah Biasa...'
Berbisnis dengan memilih ceruk pasar (niche market) tertentu tidaklah mudah. Apalagi menghadapi tantangan eksternal yang kian tak pasti membutuhkan kegigihan seorang CEO dalam memandu bisnisnya agar terus bertumbuh. Salah satu perusahaan yang bergelut cukup lama di segmen niche market ini adalah PT Alkindo Naratama Tbk. (ALDO) yang bergerak di bidang usaha industri kertas konversi. Bagaimana kondisi dan peta persaingan di industri hilir kertas ini? Bisnis secara khusus mewawancarai Direktur Utama PT Alkindo Naratama Tbk. Herwanto Sutanto baru-baru ini.
Hal 11.SENGKETA UTANG: BUVA Lolos dari Pailit
Pengadilan Niaga Jakarta Pusat memenangkan pengembang properti PT Bukit Uluwatu Villa Tbk. dalam perkara permohonan pailit yang diajukan PT Monroe Consulting Group.
Hal 12. KASUS PENISTAAN AGAMA Ahok Bikin Geger Lagi
Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono ‘gerah’ atas tudingan dirinya berada di balik fatwa penista - an agama yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) terhadap Gubernur non-aktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.