Kabar24.com, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarif Hasan mengatakan tidak sependapat adanya dugaan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengincar para mantan menteri era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Menurutnya, apa yang dilakukan KPK tidak ada sangkut pautnya dengan Presiden keenam Republik Indonesia tersebut.
"Ya tidak ada kaitannya. Dia ditangkap kapan, kasusnya kapan. Ini kan masalahnya sekarang tidak ada kaitannya. Kalau menyangkut masalah hukum siapapun itu perlakuannya sama," kata Syarif, Jumat (27/1/2017).
Menurutnya, Partai Demokrat sangat mendukung kinerja KPK untuk bekerja tanpa pandang bulu guna memberantas korupsi. Apalagi kalau penegakan hukum itu dilakukan dengan mengedepankan asas transparan.
"Kita dukung KPK. Kita dukung penuh, tapi harus transparan. Harus betul-betul akuntabel," jelasnya.
Sementara itu, pakar Hukum Tata Negara Asep Warlan Yusuf mengingatkan KPK untuk membongkar sampai tuntas dugaan suap yang melibatkan Hakim Mahkamah Konstitusi, Partrialis Akbar.
Asep yakin bahwa jika Patrialis terbukti menerima suap maka tidak mungkin hal itu dia lakukan sendiri untuk memenuhi keingingat dari para penyuap tersebut.
“Kasus ini harus diungkap tuntas karena secara logika tidak mungkin penyuap hanya melakukannya pada Patrialis sendirian . Jadi harus benar-benar dituntaskan, agar kasus ini tidak terulang lagi dan agar mafia hukum dan mafia-mafia lainnya seperti mafia pertanian dapat dihukum dan tidak muncul lagi,” ujar Asep.
Dia pun mengingatkan, bahwa kasus yang melibatkan hakim MK ini bukan baru kali ini saja terjadi karena sebelumnya Akil Mochtar yang sebelumnya menjadi Ketua MK juga terserep kasus suap sengketa pilkada. “Kan sudah ada preseden sebelumnya, ketua MK ditangkap karena kasus korupsi. Saya khawatir kalau tidak dituntaskan maka akan muncul kasus lainnnya di kemudian hari,” tambahnya.
Asep meminta KPK untuk mengembangkan kasus ini ke pihak pemerintah terutama dari pihak Kementerian Pertanian dan juga DPR. Tertangkapnya Patrialis Akbar oleh KPK menambah daftar panjang deretan mantan menteri era pemerintahan SBY.
Beberapa mantan menteri era SBY yang terjerat hukum termasuk Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng, Menteri Kebudayaan dan Pariwisata serta Menteri ESDM Jero Wacik.
Begitu juga dengan mantan Menteri Agama Suryadharma Ali, Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari, Menteri BUMN Dahlan Iskan, dan terakhir mantan Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar sendiri.
