Bisnis.com, JAKARTA - Berikut ini adalah ringkasan headlines BISNIS INDONESIA edisi cetak Kamis, 19 Januari 2017. Untuk menyimak lebih lanjut, silahkan kunjungi http://epaper.bisnis.com/
Seksi Utama
Hal 1. KONTRAK BARU BLOK ONWJ: Bagian Negara Membesar
Porsi bagi hasil negara dalam eksplorasi migas dengan pola gross split meningkat menyusul ditandatanganinya kontrak baru blok Offshore North West Java.
DANA TRANSFER NONTUNAI: Daerah Takut, Simpanan di Bank Susut
Ancaman Kementerian Keuangan untuk menyalurkan dana transfer dalam bentuk nontunai—berupa surat berharga negara—kepada daerah yang mengendapkan dana jumbo di bank, terbukti ampuh.
Hal 2. Urgensi Perbankan Mendorong Inklusi Keuangan
Inklusi keuangan atau akses masyarakat terhadap sektor keuangan terus mengalami perbaikan. Berdasarkan survei Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 2017, inklusi keuangan nasional saat ini tumbuh mencapai 67,8% dari angka sebelumnya yang hanya sebesar 59,7%. Angka tersebut menunjukkan bahwa 100 orang penduduk Indonesia, terdapat 67 orang yang memiliki rekening, polis asuransi, reksadana, sukuk, atau saham.
CHANDRA BAGUS SULISTYO, Manager Riset Bisnis & Ekonomi Bank Negara Indonesia
Hal 3. KA BANDARA SOEKARNO-HATTA: Anggaran Bengkak, Tarif Ikut Naik
Membengkaknya anggaran pengadaan lahan untuk proyek kereta api Bandara Soekarno- Hatta Cengkareng berpotensi mengerek tarif tiket yang awalnya dipatok Rp100.000 per penumpang.
Hal 4. TANTANGAN LEBIH BERAT: Suku Bunga Acuan Diproyeksikan Bertahan
Bank Indonesia diperkirakan akan menahan suku bunga acuannya pada bulan ini untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan moneter di tengah tantangan diprediksi lebih berat dibandingkan dengan kondisi pada tahun lalu.
Hal 5. Ramah Bisnis Tetapi Tetap Taat Aturan
Di balik klaim ‘aman’ realisasi APBN Perubahan 2016, tersimpan rekor rendahnya persentase belanja negara dan lebarnya shortfall – selisih kurang antara realisasi dan target – penerimaan negara. Tax ratio murni penerimaan pajak nonmigas pun stagnan di level 8,5%, seperti performa tahun lalu.
Uniknya, tax ratio penerimaan tanggung jawab Ditjen Pajak (DJP) itu tidak pernah di atas 10%, bahkan sejak reformasi pajak hampir satu dekade silam. Dalam sejumlah pemberitaan Bisnis, salah satu yang menyebabkan kondisi ini yakni perubahan skema banding dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP).
Hal 6. LAYANAN SELULAR: Berlomba-lomba Geber 4,5G
Belum genap dua tahun masyarakat disuguhkan teknologi selular terbaru 4G Long Term Evolution (LTE), saat ini pasar kembali diramaikan dengan 4,5G. Para operator pun berlomba menghadirkan layanan ini untuk mengikuti kebutuhan pelanggan.
Hal 7. JALAN TOL: SRTG Bidik Peluang Investasi Baru
PT Saratoga Investama Sedaya Tbk. mencari peluang investasi baru dalam proyek infrastruktur setelah perseroan melepas 18% saham di PT Lintas Marga Sedaya, pengelola jalan tol Cikopo—Palimanan sepanjang 116 kilometer, kepada PT Astratel Nusantara.
Hal 8. JALAN TOL KUNCIRAN—BANDARA: Tangerang Pacu Pembebasan Lahan
Pemerintah Kota Tangerang meminta pihak-pihak terkait untuk melaksanakan percepatan pem bangunan proyek Tol Kunciran—Batu Ceper—Bandara Internasional Soekarno Hatta.
Hal 9. LISTRIK INDUSTRI DI KALTIM: Pengusaha Dapat Kuota
Sejumlah pengusaha yang menjalankan kegiatan usahanya di Kawasan Peruntukan Industri Kariangau, di Kalimantan Timur, kini mendapatkan kejelasan pasokan listrik dengan harga murah.
Hal 10. TANTANGAN PASAR MODAL: Remang-remang Awal Tahun
Prospek penawaran umum perdana di pasar modal masih remang-remang sepanjang awal tahun. Situasi itu sangat dipengaruhi oleh ketidakpastian ekonomi global dan gejolak politik di dalam negeri.
Hal 11. SENGKETA UTANG: PT Hanjung Indonesia Siapkan PKPU
Perusahaan konstruksi asal Korea Selatan PT Hanjung Indonesia berniat mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) untuk menghindari kepailitan.
Hal 12. PENERBITAN PP NO. 72/2016: Komisi VI Ingin Bertemu Rini
Bak orang jatuh cinta, Komisi VI DPR rupanya rindu menanti kehadiran Menteri Badan Usaha Milik nega ra Rini Soemarno untuk bisa menghadiri rapatrapat resmi komisi itu dengan pemerintah.
