Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo meminta konsep lebih rinci soal gelar pasukan TNI dalam kaitannya dengan pembangunan nasional.
Pada Kamis (12/1/2017) presiden menggelar rapat terbatas (ratas) dengan sejumlah menteri untuk membahas soal sinkronisasi gelar pasukan dengan pembangunan nasional.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto serta Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu turut hadir.
Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan rapat terbatas itu memutuskan perlu dilakukan pendalaman lebih lanjut. Sebab, sinkronisasi gelar pasukan dengan pembangunan nasional merupakan hal yang strategis dan penting dilakukan.
"Presiden memberikan atensi penugasan agar biar diwujudkan di era pemerintahan beliau," katanya, Kamis (12/1/2017).
Menurut Pramono, presiden menyampaikan agar negara Indonesia yang secara geografis luas ini perlu dijaga seluruhnya, tidak hanya dijaga dari Pulau Jawa.
"Perlu ada semacam menjaga kebhinekaan. Karena itu, kalau TNI itu ditugaskan ke mana saja kan gampang nikah dengan gadis setempat dan itu hal yang sangat baik supaya tidak terlalu Jawa sentris," ucap Pramono.
Sementara itu, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengatakan pasukan TNI yang banyak jumlahnya di Pulau Jawa akan disebar ke daerah lain dengan tujuan pemerataan pasukan terjadi.
"Yang padat di Jawa disebar agak meratalah. Kan masih petunjuk umum, hitungannya segala macam. Belum ada simpulan," katanya, Kamis (12/1/2017).
Menurutnya, konsep lebih rinci soal gelar pasukan ditargetkan rampung satu bulan lagi.
