Kabar24.com,JAKARTA - Sekretaris Partai Golkar Idrus Marham menyinggung perihal penambahan posisi alat kelengkapan dewan yakni penambahan kursi pimpinan DPR seperti yang diinginkan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
Menurutnya, Partai berlambang pohon beringin itu mengaku legowo dengan adanya penambahan kursi pimpinan DPR. Bahkan, Idrus mengatakan bahwa penambahan kursi pimpinan DPR adalah komitmen lama yang sudah terjalin antara Koalisi Indonesia Hebat dan Koalisis Merah Putih.
“Komitmen untuk menambah pimpinan DPR dan MPR itu sudah lama dan pada saat itu sudah ada semacam komitmen. Partai Golkar memandang penambahan pimpinan MPR/DPR ini semakin cepat semakin baik karena bagian dari komitmen yang ada sebelumnya,” ungkap Idrus, Senin (26/12/2016)
Menurut Idrus, saat itu dirinya bersama Ketum Partai Amanat Nasional Hatta Rajasa ditugasi KMP untuk melakukan komunikasi politik dengan perwakilan KIH yakni Ketua Fraksi PDIP Olly Dondokambey dan Pramono Anung. Tujuannya untuk menyelesaikan dualisme antara KIH-KMP di DPR.
Idrus mengatakan salah satu kesepakatan yang dicapai yakni memberikan satu kursi alat kelengkapan dewan (AKD), pimpinan DPR kepada kubu KIH.
“Penambahan Wakil Ketua DPR/MPR, pada saat terjadi dualisme kepemimpinan DPR dan AKD di DPR pada awal 2014 akhir pada waktu itu memang dari KMP menugaskan saya dan Hatta Rajasa dan KIH menugaskan Pramono Anung dan Olly untuk melakukan komunikasi politik untuk menyelesaikan dualisme secara real,” paparnya.
Lebih lanjut diriya membeberkan jika saat itu itu memang sudah ada wacana untuk menambah kursi pimpinan di AKD dan sudah sepakat ada satu penambahan yang akan diberikan pada KIH.
Terkait penambahan kursi, sebelumnya, Badan Legislasi DPR baru saja menggelar rapat harmonisasi revisi terbatas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3).
Hasilnya, ada empat poin yang disepakati oleh seluruh fraksi partai yang hadir. 4 poin itu diantaranya penambahan unsur pimpinan di MPR, DPR, MKD, dan penguatan Badan Legislasi.
