Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Kapolri Tito: Jangan Ada Pemaksaan Atribut Tertentu

Menjelang perayaan natal dan tahun baru, Kapolri Jenderal Pol. Tito Karnavian meminta seluruh elemen masyarakat menghormati satu dengan yang lain. Satu di antara caranya adalah dengan tidak memaksakan menggunakan atribut tertentu kepada siapapun.
Muhammad Khadafi
Muhammad Khadafi - Bisnis.com 20 Desember 2016  |  18:37 WIB
Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian (kedua kiri) bersama Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma'ruf Amin (kedua kanan), Ketua FPI Habib Rizieq Syihab (kanan), dan Ustadz Abdullah Gymnastiar saling berpegangan tangan seusai konferensi pers jelang aksi bela Islam jilid III, di Gedung MUI, Jakarta, Senin (28/11).  - Antara/Rivan Awal Lingga
Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian (kedua kiri) bersama Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma'ruf Amin (kedua kanan), Ketua FPI Habib Rizieq Syihab (kanan), dan Ustadz Abdullah Gymnastiar saling berpegangan tangan seusai konferensi pers jelang aksi bela Islam jilid III, di Gedung MUI, Jakarta, Senin (28/11). - Antara/Rivan Awal Lingga

Kabar24.com, JAKARTA – Menjelang perayaan natal dan tahun baru, Kapolri Jenderal Pol. Tito Karnavian meminta seluruh elemen masyarakat menghormati satu dengan yang lain.

Satu di antara caranya adalah dengan tidak memaksakan menggunakan atribut tertentu kepada siapapun.

Nah, kalau kita lihat, yang penting itu tidak boleh ada pemaksaan pada karyawan, harus gunakan atribut tertentu. Dipaksa pakai, kalau tidak dipecat. Ini harus disosialisasikan,” kata Tito di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (20/12/2016).

Hal ini sesuai dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 56/2016 yang tengah diributkan masyarakat.

Fatwa itu berisi tentang permintaan kepada pemimpin perusahaan untuk tidak memaksakan kehendak kepada karyawannya untuk menggunakan atribut keagamaan non-muslim.

Selain itu fatwa tersebut mewajibkan pemerintah memberikan perlindungan dan menindak tegas pihak yang memaksakan penggunaan atribut non-muslim kepada umat muslim.

Fatwa ini kemudian menjadi alasan organisasi masyarakat (ormas) melakukan sweeping atau penggeledakan ke pusat perbelanjaan.

Tito tidak membenarkan ormas dengan alasan apapun melakukan sweeping atau perbuatan anarkis berkedok sosialisasi fatwa MUI tersebut.

“Akan lakukan kegiatan sosialisasi, tapi kenyataannya datang berbondong-bondong, datangi mal-mal, itu meresahkan masyarakat,” kata Tito.

Dia telah memerintahkan jajarannya untuk menindak tegas pihak manapun yang melakukan pelanggaran hukum berkedok sosialisasi fatwa MUI.

Saat ini kepolisian sudah menangkap lima orang dari ormas Laskar Umat Islam Solo (Luis) yang diduga melakukan perbuatan anarkis di sebuah restoran di Solo.

Mereka saat ini sedang dalam tahap pemeriksaan lebih lanjut.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Fatwa MUI
Editor : Fatkhul Maskur

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

To top