Bisnis.com, JAKARTA -- Amanat UU No.20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengatur dana pendidikan selain gaji pendidikan dan biaya pendidikan kedinasan minimal dialokasikan sebesar 20 persen dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBN dan APBD).
Namun dalam penerapannya, menurut Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Irjen Kemendikbud) Daryanto cukup banyak daerah masih mengalokasikan anggaran pendidikan kurang dari 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Hal tersebut disebabkan dua hal, yaitu jumlah pendapatan asli daerah yang masih kecil, dan komitmen untuk memenuhi alokasi 20 persen anggaran pendidikan tersebut. “Disinilah pemahaman para pemerintah daerah harus jelas dulu,” ujarnya saat diwawancara pada acara Rapat Koordinasi Nasional Aparatur Pengawas Intern Pemerintah, di Kota Surakarta, Jumat (16/12/2016) seperti dalam keterangan tertulis.
Selanjutnya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), imbuh Daryanto, dapat mendorong alokasi anggaran pendidikan tersebut. Namun, seringkali ditemukan bahwa data mengenai pendapatan daerah belum jelas, dan dengan hanya menggantungkan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) saja dapat menjadi persoalan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
