Kabar24.com, YOGYAKARTA - Perbaikan infrastruktur yang rusak di wilayah gempa di Provinsi Aceh perlu dilakukan segera.
Peneliti Senior Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) Universitas Gadjah Mada (UGM) Sukamdi PhD mengatakan, langkah relokasi sarana dan prasarana infrastruktur mendesak dilakukan di daerah yang terkena gempa di Provinsi Aceh.
"Pemulihan masyarakat dan daerah di Aceh yang terkena gempa, sangat ditentukan oleh seberapa cepat pemerintah merelokasi infrastruktur di daerah tersebut," ujar dia saat ditemui di Kampus Program Doktor Studi Kebijakan UGM, Yogyakarta, Jumat (9/12/2016).
Menurut dia, kondisi akibat gempa yang terjadi di Aceh membuat banyak infrastruktur yang rusak. Sehingga diperlukan upaya keras untuk memulihkan kondisi saat ini menjadi seperti keadaan sebelum gempa.
Ia menjelaskan, selama ini secara teknologi Indonesia belum mampu memperkirakan kapan gempa akan terjadi. Meskipun ada tindakan yang dilakukan melalui early warning system (EWS).
"Karena itu, langkah antisipasi dan relokasi infrastruktur akibat gempa mendesak untuk segera dilaksanakan pemerintah, agar daerah yang mengalami gempa di Aceh, tidak terpuruk. Segera bangkit lagi," ungkap dia.
Ia mengatakan, salah satu sarana infrastruktur yang harus dipulihkan pemerintah adalah ketersediaan listrik di daerah yang terkena gempa. Sehingga bisa menggerakkan perekonomian daerah dengan cepat dan membantu geliat ekonomi daerah setempat.
Sebab, kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat sangat bergantung pada infrastruktur memadai di daerah pasca-gempa.
"Contohnya begini, sampai sekarang listrik belum menyala, lalu apa yang bisa dilakukan untuk menggerakkan perekonomian? Padahal ketersediaan listrik itu menjadi salah satu komponen penting yang harus ada dalam suatu perekonomian. Juga dalam aktifitas sehari-hari," ungkap Sukamdi.
Intinya, tambah dia, cepat tidaknya pemulihan terjadi di masyarakat sangat ditentukan oleh seberapa cepat pemerintah merespon pemulihan dan relokasi infrastruktur di daerah gempa.
