Kabar24.com, BANDAR LAMPUNG - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menggelar simposium internasional Pengakuan atas Wilayah Kelola Rakyat, Mewujudkan Keadilan Ekologis di Indonesia yang diikuti perwakilan dari sejumlah negara yang digelar di Bandar Lampung pada Jumat (25/11/2016).
Direktur Eksekutif Walhi Daerah Lampung Hendrawan, mendampingi Nur Hidayati, Direktur Eksekutif Walhi Nasional, menjelaskan Walhi sebagai anggota federasi Friends of the Earth (FoE) International menyelenggarakan serangkaian kegiatan yang dimaksudkan untuk memperkuat dan terus memastikan hak rakyat dalam pengelolaan hutan dan sumber-sumber kehidupan diakui dan dilindungi oleh negara.
Simposium internasional ini menjadi rangkaian besar dari kegiatan Biennial General Meeting (BGM) 2016, sebuah pertemuan dua tahunan organisasi federasi FoE Internasional dilaksanakan di Provinsi Lampung selama beberapa hari ini.
FoE merupakan organisasi lingkungan hidup yang berbasis akar rumput terbesar, dengan Walhi menjadi Friends of the Earth Indonesia.
"Bukan hanya di Indonesia, gerakan penyelamatan dan pengelolaan hutan dan sumber-sumber kehidupan juga dilakukan di belahan dunia lain," ujar Hendrawan.
Menurutnya, simposium internasional ini akan memberikan penguatan perjuangan yang dilakukan oleh FoE. Dia menjelaskan agroekologi merupakan salah satu program khusus yang dilakukan oleh FoE untuk memperlihatkan bahwa rakyat memiliki kemampuan dalam mengelola pertanian secara berkelanjutan dan berkeadilan.
“Konsep pertanian skala rumah tangga petani menjadi konsep tanding menghadapi pertanian skala besar dan monokultur,” ujarnya.
Dia mengemukakan salah satu persoalan utama dari sistem ekonomi kapitalisme yang dianut sebagian besar negara di dunia adalah sistem ini telah melahirkan berbagai krisis yang dialami oleh sebagian besar penduduk dunia, khususnya kelompok masyarakat rentan. Krisis pangan, air, energi, hingga kerusakan lingkungan hidup dan perubahan iklim adalah dampaknya.
"Krisis global yang terjadi bukan karena ketiadaan sumber daya alam, melainkan karena sistem ekonomi kapitalisme melanggengkan ketimpangan penguasaan dan pengelolaan hutan dan sumber-sumber kehidupan lainnya yang sebagian bessar diberikan kepada korporasi melalui berbagai kebijakan, perundangan-undangan dan regulasi lainnya," kata Hendrawan.
“Alih-alih menangani krisis, sistem ekonomi kapitalisme justru terus melakukan komodifikasi dan finansialisasi sumber daya alam,” lanjutnya.
