Kabar24.com, JAKARTA – Kapolri Jenderal Pol. Tito Karnavian dan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo akan berkerja sama menekan segala kemungkinan yang terjadi dalam aksi unjuk rasa lanjutan 4 November 2016.
Menyusul informasi yang telah diterima Jenderal Tito bahwa ada agenda politik lain dalam aksi yang bertujuan menuntut penahanan tersangka Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok terkait kasus dugaan penistaan agama.
“Intelijen TNI dan kepolisian berkerja sama melihat, mencari, menemukan siapapun yang mengajak demo baik sutradara maupun aktor. Diidentifikasi dan dilihat betul, sehingga kalau terjadi hal yang tidak dingingkan, mereka yang bertanggung jawab,” kata Gatot di Mabes Polri, Jakarta, Senin (21/11/2016).
Gatot menegaskan bahwa jika benar ada upaya makar atau menggulingkan pemerintahan yang sah, itu bukan saja urusan kepolisian, akan tetapi juga menjadi tanggung jawab TNI.
Dia sudah memerintahkan prajuritnya untuk berlatih dan bersiap untuk mengamankan dan melindungi masyarakat. “Kejadian ini tidak boleh berlarut-larut. Menghambat masyarakat hidup tenang,” kata Gatot.
Dalam pengamanan, Gatot memerintahkan anak buahnya turun tanpa menggunakan senjata. Meskipun bila dari peserta unjuk rasa melakukan perlawanan dengan menggunakan senjata.
Dia tidak ingin pengamanan negara berbuntut panjang pada pelanggaran hak asasi manusia. Dalam hal itu, seluruh prajurit TNI sudah sepakat.
Rencananya aksi unjuk rasa lanjutan dari 4 November 2016 atau kerap disebut aksi 411 itu akan dilaksanakan pada 25 November 2016 dan 2 Desember 2016.
Pada 25 November 2016, peserta unjuk rasa telah meminta izin untuk mengeluarkan aspirasinya di depan Gedung DPR-MPR. Adapun aksi pada 2 Desember 2016, peserta unjuk rasa hendak melakukan gelar sajadah sepanjang jalan protokol Jakarta, yakni Jalan Sudirman hingga Bunderan Hotel Indonesia.
