Kabar24.com, BANDUNG--PT PLN Distribusi Jabar memastikan seluruh suplai listrik bagi kalangan industri yang ada di daerah tergenang banjir seperti Kabupaten Bekasi dan Karawang tidak ada gangguan.
Deputi Manajer Komunikasi PLN Distribusi Jawa Barat Suargina mengungkapkan pemadaman listrik dilakukan untuk menghindari jatuhnya korban saat banjir menerjang di kedua wilayah tersebut.
Di Bekasi, pihaknya memadamkan satu gardu yang berdampak pada pemadaman listrik 120 pelanggan di Bekasi dan sembilan gardu yang mengakibatkan 1.111 pelanggan di Karang yang untuk sementara waktu tak bisa menikmati pasokan listrik.
"Pemadaman sejauh ini hanya berdampak pada kalangan rumah tangga. Untuk industri sendiri memang sempat dipadamkan, tapi sudah dinyalakan lagi," katanya, Rabu (16/11/2016).
Menurutnya, pemadaman untuk Karawang dilakukan sejak Minggu (13/11/2016). Sedangkan daerah Bekasi sejak Jumat (11/11/2016). Untuk mengantisipasi berbagai risiko, pihaknya menyiagakan petugas untuk memantau perubahan cuaca.
Selain itu, tim khusus tersebut merupakan personel yang telah mendapatkan pendidikan dan pelatihan sehingga bisa menangani setiap persoalan yang terjadi di lapangan atau lokasi bencana.
"Petugas yang diturunkan untuk Bekasi sebanyak 15 orang dan sekitar 75--00 orang di Karawang. Kalau daerah lainnya kami anggap aman sehingga tidak dilakukan pemadaman listrik," ujarnya.
Dia menjelaskan, petugas PLN bertugas mengamankan lingkungan yang banjir dengan memadamkan aliran listrik langsung dari gardu. Tetapi, warga juga diminta mengamankan instalasi listrik di rumahnya masing-masing.
INDUSTRI MERUGI
Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Karawang Samsu Sobar menjelaskan sejumlah perusahaan yang ada di kawasan industri Surya Cipta Industrial City di Desa Kuta Mekar, Kecamatan Ciampel, Karawang Timur menderita kerugian akibat banjir tersebut.
Pihaknya, telah mendapatkan keluhan dari sejumlah perusahaan dengan terjadinya banjir dan mendesak agar banjir tidak terjadi lagi di kemudian hari. Proses produksi terganggu karena karyawannya tidak bisa masuk kerja lantaran terjebak banjir.
Selain itu, mayoritas perusahaan mengeluhkan karena tidak bisa mendistribusikan hasil produksi ke pelabuhan untuk eskpor sesuai dengan jadwal yang sudah terikat dalam perjanjian. Ketika terjadi keterlambatan pengiriman perusahaan bisa mendapatkan denda.
"Kalau untuk tujuan ekspor semua sudah terjadwal dan yang pasti mereka mengalami keterlambatan menuju pelabuhan," ungkapnya.
Untuk itu, dirinya meminta semua pihak mulai dari pengelola kawasan industri, Pemkab Karawang, Perum Jasa Tirta (PJT) dan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) bersatu untuk mencari solusi atas banjir yang terjadi.
Keterlibatan Pemkab Karawang dan lembaga teknis dinilai penting karena pengelola kawasan tidak bisa menyelesaikan sendiri.
Menurutnya, penyelesaian banjir di kawasan industri yang tidak dituntaskan bisa mengancam iklim investasi sehingga pemerintah perlu dilibatkan.
"Harus segera dicarikan solusi agar tidak terjadi lagi bajir di kawasan industri jika dibiarkan tentunya iklim investasi di Indonesia pasti terganggu. Makanya ,saya meminta pemerintah turun tangan, karena ini bukan masalah Karawang tapi sudah nasional. Perusahaan yang ada di kawasan ini perusahaan multinasional," paparnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
