Bisnis.com, BANJARMASIN - Ketua Komisi IV bidang kesra DPRD Kalimantan Selatan Yazidie Fauzy mengharapkan agar anggaran tahun 2017 untuk rumah sakit milik pemerintah provinsi setempat tidak ada pemotongan.
"Yang kita harapkan tidak ada pemotongan, terutama anggaran yang berkaitan langsung dengan pelayanan kesehatan masyarakat, antara lain dana pendampingan untuk masyarkat miskin, serta pembelian beberapa alat kesehatan, yang kami anggap penting," katanya di Banjarmasin, Selasa (8/11/2016).
Harapan wakil rakyat dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu disampaikan sesudah Komisi IV DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) yang juga membidangi kesehatan tersebut rapat kerja dengan direksi empat rumah sakit (RS) milik pemerintah provinsi (Pemprov) tersebut.
Keempat RS milik Pemprov Kalsel tersebut, yaitu Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ulin Banjarmasin, merupakan rumah sakit tertua di ibu kota provinsi itu, serta RSU dr H Mohammad Anshari Saleh Banjarmasin.
Selain itu, Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Sambang Lihum di Jalan Gubernur Syarkawi Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar, Kalsel serta Rumah Sakit Gigi dan Mulut (RSGM) Drs H Gusti Hasan Aman Banjarmasin, baru berusia sekitar "setahun jagung".
Dalam rapat kerja (Raker) dengan Komisi IV DPRD provinsi setempat, 7 November 2017 terungkap, ada rencana pemotongan anggaran tahun 2017 dari usulan empat RS milik Pemprov tersebut.
Sebagai contoh pada RSUD Ulin Banjarmasin rencana pemotongan dari usulan anggaran tahun 2017 hampir mencapai 50 persen, seperti dana pendampingan buat pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin.
Begitu pula rencana penolakan atas usulan direksi RSUD Ulin untuk keperluan stirilisasi alat-alat kesehatan (alkes), seperti peralatan operasi/bedah yang semestinya harus stiril terlebih dahulu sebelum memulai pekerjaan.
Oleh sebab itu, Komisi IV DPRD Kalsel melalui anggotanya yang duduk di Badan Anggaran (Banggar) lembaga legislatif tersebut akan memperjuangkan agar tidak ada pemotongan anggaran 2017 terhadap empat RS milik Pemprov tersebut.
Mantan Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kalsel bergelar sarjana komputer itu memaklumi pemotongan anggaran pada RS Pemprov tersebut mungkin dampak pemotongan anggaran pada tingkat pemerintah pusat atau kondisi keuangan daerah.
"Tapi pemotongan itu sebaiknya cuma pada anggaran yang memang tidak mendesak atau tidak begitu penting, karena saya kira tidak terlalu bermasalah," lanjut wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel IV/Kabupaten Tapin, Hulu Sungai Selatan dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah tersebut.
"Kalau pemotonggan anggaran tersebut pada pos anggaran yang bersentuhan langsung dengan pelayanan kesehatan masyarakat, terlebih bagi masyarakat miskin dan alkes yang terbilang sangat penting, bisa menimbulkan permasalahan," demikian Yazidie Fauzy.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
